Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bappeda Provinsi Papua tahun 2017 mengkreasi Program Pengendalian Rencana Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Program atau kegiatan ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti Permandagri No 54 Tahun 2010 yang kini diubah menjadi Permendagri No 86 Tahun 2017.
Salah satu eleman terpenting dalam Permendagri tersebut adalah pentingnya pengendalian baik aspek kebijakan, aspek pelaksanaan maupun hasil-hasil pembangunan.
"Dalam konteks Provinsi Papua, dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dalam hal ini pelaksanaan Otsus Papua berjalan sesuai dengan aturan atau regulasi, efisien dan efektif, serta tepat sasaran," kata Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen dalam keterangan pers, Senin (11/12/2017),
Selanjutnya selain amanat regulasi, hasil-hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan selama otonomi khusus Provinsi Papua penting perlu pula dipublikasi atau diberitahukan kepada khalayak.
Baca: Puncak Papua dan Pesisir Selatan Raih Penghargaan Bupati Terbaik 2017
Hal ini dimaksudkan agar publik mengetahui dan memahami bahwa peruntukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, disamping terdapat banyak kelemahan atau kekurangan tetapi banyak pula juga program atau kegiatan yang telah meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.
Oleh karena itu guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pengendalian Rencana Pelaksananaan Otonomi Khusus, maka Bappeda Provinsi Papua menyiapkan panduan yang memuat kerangka acuan (TOR), agenda kegiatan dan informasi umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
Panduan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peserta sehingga pelaksanaan pertemuan dapat berlangsung dengan lancar, efektif dan efisien.
"Agar lebih atraktif dan familiar maka kegiatan ini digelar dalam bentuk Ekspose dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otsus Papua bertema Membangun Papua untuk Indonesia yang diadakan di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
"Dari kegiatan tersebut semoga bisa menghasilkan Kajian yang menginformasikan kebijakan dan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengurangi kesenjangan antarprovinsi dan meningkatkan taraf hidup serta memberi kesempatan kepada Orang Asli Papua," katanya
Diketahui kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari itu akan melibatkan sekitar 50 orang peserta dari berbagai kalangan, diantaranya Anggota DPR-RI Dapil Papua, Anggota DPD Dapil Papua, Kementerian dan Lembaga terkait, (Kemandagri, Kemenkeu, PU & Pera, Kesehatan, Pendidikan Dasar dan Tinggi), Kepala Staf Lembaga Kepresiden RI
Insan pers, baik media elektronik, cetak ataupun online, Masyarakat Papua yang berdomisili di Jakarta, Pegiat LSM, Mahasiswa dan Pemerhati Papua, Negara-negara donor (mitra) pembangunan di Papua
Narasumber yang diharapkan hadir antara lain terdiri dari Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negrei, Bappenas-RI, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, S.P.,M.H, Pakar hukum Prof. Jimly Asiddiqie, SH, MH, cendekiawan Papua Manuel Kaisiepo, Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT dan dukungan Tim Universitas Cendrawasih Papua.