Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya Bobby Constantine Koloway
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jatim mendadak dijaga ketat puluhan anggota polisi, Senin (15/1/2018) malam.
Ini sebagai tindak lanjut atas adanya broadcast pesan eletronik yang menyebut potensi aksi ormas Pemuda Pancasila (PP) di kantor tersebut.
"Ini bukan permintaan pengamanan. Kami melakukan ini sebagai penjagaan karena kami dapat informasi saja. Bahwa, ada gerakan dari Pemuda Pancasila," ujar Kompol Agus Lukito, Kapolsek Gayungan ketika ditemui, Senin (15/1/2018).
"Sehingga, sebagai antisipasinya, kami harus segera mengamankan kantor DPD," lanjutnya.
Lukito menyebutkan bahwa penjagaan tersebut melibatkan 28 personel.
"Kami akan melihat situasi. Kami amankan sampai besok pagi," tandasnya.
Ia menyebut bahwa PP hingga saat ini belum memberikan informasi apapun perihal aksi tersebut.
Baca: Pensiunan TNI Ini Ditemukan Sudah Jadi Mayat dalam Rumahnya
Padahal, sesuai regulasi, setiap aksi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan polisi.
"Kalau pun gerakan dilakukan, sebaiknya meminta izin. Namun, kalau sampai sekarang belum ada, seharusnya tidak dilakukan," tegasnya.
Di konfirmasi terpisah, Surin Wilangon, Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) MPW Pemuda Pancasila Jatim membantah adanya isu tersebut.
"Dari MPC (Majelis Pimpinan Cabang) maupun MPW tidak ada surat atau undangan untuk aksi itu. Mungkin, yang berkaitan di berita online, itu bukan dari kami," Surin dikonfirmasi terpisah, Senin malam (15/1/2018).
Surin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan jajaran PP di tingkat Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jatim.
Namun, pertemuan tersebut belum berbicara soal rencana aksi yang mengerahkan massa ke DPD Jatim.
"Kami telah melakukan rapat empat hari lalu, mengenai sikap Pemuda Pancasila, khususnya di Jatim," kata Surin.
Baca: Gerindra Pertimbangkan Ambil Langkah Hukum soal La Nyalla
Pertama, pihaknya mengembalikan keputusan Gerindra yang menolak mengusung Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti kepada internal organisasinya.
"Atas adanya situasi tersebut, selanjutnya organisasi (PP) mengambil sikap kepada kadernya agar segera mundur dari Gerindra," kata Surin.
Dalam pertemuan tersebut, tak membahas adanya rencana melakukan aksi di DPD Gerindra Jatim.
"Namun, tidak menutup kemungkinan, kami juga akan ke DPD Gerindra. Kalau memang situasinya dibutuhkan," tegasnya.
Sedang Bendahara DPD Gerindra jatim, Ahmad Hadinuddin mengatakan pihaknya tak meminta bantuan kepada kepolisian terkait isu tersebut.
Namun, ia menyebut bahwa hal ini merupakan salah satu langkah membuat pilkada aman.
"Ini partisipasi dan bagian tangung jawab kepolisian untuk memastikan tahapan pilkada berjalan aman dan lancar," kata Hadinuddin.
Untuk diketahui, sebelumnya Nyalla sempat mengeluarkan pernyatan kontroversial.
Nyalla mengatakan bahwa kegagalan pencalonannya di pilgub Jatim diakibatkan tingginya permintaan uang mahar politik olehPartai Gerindra yang mencapai Rp40 miliar.