Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman, menggelar aksi damai di kantor DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda, Kalimantan Timur.
Aliansi yang terdiri dari BEM Fakultas serta BEM Universitas Mulawarman (Unmul) itu menggelar aksi demontrasi terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Bahkan, sebagai simbol sulitnya mencari premium, dan kenaikan harga BBM Non subsidi, mahasiswa mendorong kendaraan roda duanya dari Unmul menuju depan gerbang jalan Pramuka, lalu mengendari motor menuju jalan Tengkawang, dan kembali mendorong motornya hingga kantor DPRD Kaltim.
Dalam orasinya, massa menilai kenaikan harga BBM non subsidi di kalkulasikan naik sekitar Rp 300 per liter, yang telah naik sejak 24 Februari silam, antara lain :
1. Pertamax naik dari Rp 8.600 menjadi Rp 8.900 per liter
2. Pertamax turbo naik dari Rp 9.600 menjadi Rp 10.100 per liter
3. Pertamina Dex naik dari Rp 9.250 menjadi Rp 10.000 per liter
4. Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100 per liter
5. Dan, untuk Indonesia bagian timur harga Pertamax jauh lebih mahal, bahkan di Papua Barat mencapai Rp 11.550
Lalu, massa juga menyayangkan tidak adanya pemberitahuan awal dari Pemerintah yang menaikan harga secara diam diam.
BBM dinaikan pada 24 Februari silam, tepat pukul 00.00 WIB saat warga tengah tertidur, serta tidak ada pemberitahuan di media massa.
Baca: Tips Mengemudi Hemat Bahan Bakar Ala Isuzu
"Kenaikan yang dilakukan pemerintah tidak ada konfirmasi dan pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba langsung naik. Ini yang dirugikan rakyat kecil, terlebih di kondisi perekonomian yang tidak stabil," ucap massa aksi, Senin (19/3/2018).
Presiden BEM KM Unmul, Rizaldo menjelaskan, ketersediaan premium saat ini juga dibatasi, pasalnya hampir semua SPBU di Samarinda tidak menyediakan premium.
"Kita menduga pemerintah sengaja membatasi kuota premium, guna mendorong warga beralih ke Pertalite maupun BBM lainnya selain premium," tuturnya.
Pihaknya pun menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi, dan menuntut pemerintah untuk mendistribusikan pasokan BBM subsidi ke seluruh SPBU di Kaltim khususnya Samarinda.
"DPRD Kaltim telah berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan kita ini ke Pemerintah pusat," tutupnya.
Aksi tersebut pun usai sekitar pukul 16.30 Wita, setelah massa aksi diterima dan ditemui oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Edy Kurniawan dari fraksi PDI P. (*)