Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Herupitra
TRIBUNNEWS.COM, KERINCI - Sepekan terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kerinci, ramai dikunjungi masyarakat. Kedatangan masyarakat untuk mengurus legalisir KTP, KK dan akta kelahiran.
Pantauan di lantai dua kantor Dinas Dukcapil, terlihat sejumlah masyarakat sedang antre untuk menunggu legalisir KTP dan KK. Antrean tersebut terjadi sejak dari pagi hingga sore hari.
Kasi Pencatatan Sipil, Dinas Dukcapil kabupaten Kerinci, Zul Kismi dikonfirmasi membenarkan, terjadi peningkatan permintaan untuk legalisir KTP dan KK selama seminggu terakhir.
Dia mengatakan, peningkatan ini lantaran tes seleksi CPNS mulai dibuka BKN RI.
Baca: Sederet Fakta Tol Depok-Antasari yang Bakal Diresmikan Jokowi, Gratis Satu Minggu
"Ya, sudah seminggu ini ramai, karena banyak yang melakukan legaslisir KTP dan KK, karena syarat mendaftar CPNS salah satunya harus KTP-nya dilegalisir termasuk KK-nya," jelas Zul saat ditemui diruang kerjanya.
Namun dirinya tidak mengetahui pasti jumlah permintaan untuk legalisir KTP dan KK tersebut.
"Kalau untuk data jumlahnya saya belum dapat datanya nanti saya tanya dengan staf, kemungkinan akan terus meningkat," jelasnya.
Sedangkan untuk percetakan e-KTP, lanjutnya saat ini belum bisa dilaksanakan, karena tinta alat percetakan belum ada.
"Sudah empat hari ini, Rebon atau tintanya itu belum datang dari Jakarta, karena hanya ada dijual di Jakarta perusahaan tempat kerjasamanya," terangnya.
Namun, ia mengakau telah memesannya. "Alatnya sudah kita pesan, mudah-mudahan minggu depan sudah datang alatnya," tambahnya.
Lantas bagaimana dengan warga yang telah melakukan perekaman? Kata Zul Kismi, jika warga telah melakukan perekaman pihaknya mengeluarkan Surat Keterangan (Suket).
"Untuk menggunakan KTP, kita keluarkan Suket, tapi kalau sudah datang alat tintanya kita akan terbitkan KTP-nya," pungkasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Rekrutmen CPNS Dibuka, Kantor Dukcapil Kerinci Penuh Sesak Warga Antre Urus KTP,