Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Meniti layanan kependudukan bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan terluar NKRI di Kalimantan Utara bukanlah jalan yang mudah ditempuh. Kendala tersulit adalah akses.
Kepala Disdukcapil Kalimantan Utara Samuel Parrangan menceritakan bagaimana pengalaman tim layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kalimantan Utara dan Disdukcapil Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau saat berusaha menembus akses demi menjalani lokasi warga yang membutuhkan layanan.
Misalnya untuk menuju Tou Lumbis Kabupaten Nunukan harus mengarungi sungai bergiram.
Jika tidak hati-hati, maka upaya untuk melayani warga tidak akan terwujud.
"Seingat saya ada lima giram yang harus tim lalui untuk menembus Tou Lumbis. Supaya tidak kenapa-kenapa, kita harus turun berjalan kaki kalau ada giram," ujar Samuel, Selasa (9/10/2018) dalam kegiatan 'Respons Kaltara' yang dilaksanakan di Kedai 99 Tanjung Selor, Bulungan.
Samuel menyebutnya, tim mempertaruhkan nyawa ketika ke daerah-daerah perbatasan. Setiap menuju lokasi layanan, tim ikut membawa peralatan seperti alat perekaman, printer, komputer, dan lainnya.
Suatu kenikmatan bagi tim jika berhasil melewati rintangan alam yang mengadang.
"Jadi kita baru lega jikalau sudah sampai di tujuan. Apalagi masyarakat menyambut kita dengan antusias. Itu yang mengobati rasa khawatir kami selama perjalanan," katanya.
Selai jalur sungai, jalur darat yang cukup sulit pun sudah dilalui. Seperti ketika tim berjalan darat dengan roda empat dari Long Apung ke Long Nawang. Kondisi jalan yang sangat kontras berbeda dengan jalanan pada umumnya di kota memberi tantangan tersendiri bagi tim.
Baca: Bawa Bantuan Logistik Melintasi Perbatasan Sulteng Menunggu Matahari Terbit Jika Tak Ingin Diadang
"Long Apung ke Long Nawang juga ada pakai pesawat. Tetapi itu harus antre penerbangan. Setiap kami ke lokasi, kami juga membawa genset," katanya.
Layanan administrasi kependudukan ini sudah digulirkan sejak tahun 2015 di Kalimantan Utara.
Program ini adalah rintisan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie demi mendekatkan layanan kepada masyarakat.
"Dan sampai saat ini, Pak Gubernur selalu meminta agar pelayanan terhadap masyarakat perbatasan harus terus dilakukan. Salah satunya adalah jemput bola layanan kependudukan di sana," ujarnya.
Samuel mengatakan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyadari bahwa masyarakat akan sulit mengakses ibukota kabupaten tidak mudah karena akses yang sulit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan masyarakat juga tidak sedikit.
"Maka Pak Gubernur mau, kita yang datang layani masyarakat kita di perbatasan," ujarnya.
Setiap melakukan layanan di satu kecamatan, dibutuhkan waktu selama 10 hari.
Awalnya Disdukcapil Kabupaten setempat menginformasikan kepada Camat.
Baca: Masih Ada 5 Persen Masyarakat Kaltara Belum Punya Dokumen Kependudukan
Kemudian Camat menginformasikan kepada Kepala Desa dan Ketua Adat agar menginformasikan kepada masyarakat bahwa bakal ada layanan kependudukan.
"Kalau sudah kita terima datanya, kita langsung jalan bersama tim dari kabupaten," ujarnya.
Dokumen-dokumen kependudukan yang dilayani seperti Aktea Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, termasuk perekamannya.
"Dokumen itu langsung jadi di tempat. Karena setiap kita turun, Kepala Dinas pasti ikut untuk menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita bermalam di desa-desa dan dekat dengan masyarakat," katanya.
Ke depan, layanan kependudukan ini rencananya akan dirancang lebih efisien yakni membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan & kecamatan terluar.
"Tetapi itu ranahnya di Diadukcapil Kabupaten. Saya kira membentuk UPTD juga lebih baik. Dan masyarakat juga tidak bersusah-susah datang ke ibukota kabupaten. Karena kita tahu akses sulit dan ongkos yang masyarakat keluarkan tidak murah," katanya.