News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tiga Nama Calon Sekretaris Provinsi Lampung Masih Tertahan di Tangan Presiden Jokowi

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo. TRIBUN LAMPUNG/NOVAL ANDRIANSYAH

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Teka-teki sosok yang mengisi jabatan Sekretaris Provinsi Lampung definitif hingga kini masih belum terungkap.

Tiga nama yang diusulkan untuk mengisi posisi tersebut masih tertahan di tangan Presiden Joko Widodo.

Tiga nama calon Sekprov yang diusulkan ke Istana adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis, Inspektur Lampung Syaiful Dermawan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Dewi Budi Utami.

Nama ketiganya dikirimkan oleh Gubernur M Ridho Ficardo pada 13 Oktober lalu, setelah melewati berbagai tes.

Ridho mengakui sampai saat ini Presiden belum memutuskan sosok yang akan mengisi jabatan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Ruwa Jurai tersebut.

Meskipun ketiga nama itu sudah diajukan dua bulan silam.

Kendati demikian, Ridho menampik ada masalah dalam proses pengajuan ketiga nama tersebut.

"Tidak ada masalah, masih proses (oleh Presiden) saja. Saya juga masih menunggu keputusan Presiden," kata Ridho via WhatsApp, Selasa (18/12/2018) malam.

Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi baru mengenai surat keputusan presiden tentang sekprov Lampung definitif tersebut.

"Kemarin kan (Senin) sudah saya sampaikan, masih di pusat. Kami juga kurang tahu apakah ada kendala atau seperti apa. Tetapi memang belum ada informasi barunya," kata Rendi, Selasa.

Baca: Waktu Tempuh Merak-Bakauheni dari Dermaga Eksekutif Kini Hanya 1 Jam

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengaku, belum mendapatkan informasi resmi.

"Belum, belum ada informasi barunya dari setkab (sekretariat kabinet)," kata Bahtiar melalui pesan WA, kemarin.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, juga menyampaikan hal serupa.

Menurut Soni, sampai saat ini belum ada keluar surat keppres terkait siapa yang mengisi posisi sekprov Lampung.

"Itu kan prosesnya dari setkab ke presiden. Kemudian nanti setelah keluar, ada surat perintah pelantikan dari Mendagri ke Gubernur. Sejauh ini saya belum dapat informasinya. Nanti saya tanyakan lagi," kata Soni saat dikonfirmasi.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, saat diwawancara awak media usai melantik 20 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemprov Lampung, sempat menyebutkan bahwa Hamartoni Ahadis adalah Sekprov Lampung.

"Kalau banyak posisi kosong, nanti Pak Sekda ini (menunjuk Hamartoni) tidak ada yang membantu," ucap Bachtiar.

Namun, saat dikonfirmasikan ulang, Bachtiar meralatnya.

"Ya masih Pj (penjabat Sekprov). Doakan saja," imbuh Bachtiar.

Sementara Hamartoni enggan menjawab soal usulan sekprov dan keppres yang tak kunjung turun.

Diketahui, tahapan tes dalam seleksi pengisian jabatan sekprov Lampung telah berakhir pada 12 Oktober lalu.

Dari empat peserta tes mengikuti tes, tiga nama akhirnya diumumkan panitia seleksi untuk diajukan ke presiden.

Baca: Sekretaris Kemenpora Tak Menyangka Mulyana yang Tak Pernah Punya Masalah Malah Ditangkap KPK

Ketiga nama yang lulus adalah Hamartoni Ahadis, Inspektur Lampung Syaiful Dermawan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Dewi Budi Utami.

Berdasarkan keputusan pansel Nomor 26/PANSEL-JPTM/2018 tertanggal 13 Oktober 2018, Hamartoni menempati peringkat pertama dengan nilai 86,59.

Kemudian, peringkat kedua diisi oleh Syaiful Dermawan dengan skor 75,58 dan terakhir Dewi Budi Utami dengan skor 75,42.

Rotasi 20 Pejabat
Sementara itu, enam bulan jelang berakhirnya masa jabatan, Gubernur Ridho akhirnya melakukan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau pejabat eselon II.

Total ada 20 pejabat teras yang dirotasi berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.21/1007/VI.04/2018.

Di antaranya, Kherlani yang saat ini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengembangan SDM Lampung.

Sebelumnya, Kherlani merupakan Sekretaris DPRD Lampung.

Sementara posisi yang ditinggalkan Kherlani diisi oleh Tina Agustina sebagai pelaksana tugas.

Kemudian, Bayana yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan Lampung.

Sedangkan jabatan sebelumnya yakni Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Lampung tetap dijabat Bayana sebagai pelaksana tugas.

Selain itu, posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung yang lama kosong akhirnya terisi.

Dewi Budi Utami yang mengisi posisi tersebut. Sebelumnya, Dewi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan Lampung.

Ke-20 pejabat teras tersebut dilantik oleh Wakil Gubernur Bachtiar Basri di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa.

Tampak hadir dalam acara pelantikan, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Lampung.
Bachtiar mengatakan, roling merupakan dinamika dalam PNS. Khusus untuk Pemprov Lampung, kata Bachtiar, memang sudah lama tidak ada rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

"Kita sering dengar kalau di pemprov mau roling, tapi ngga jalan. Sekarang akhirnya jalan. Ini merupakan hal yang biasa sebagai PNS," kata Bachtiar.

Meski demikian, Bachtiar menegaskan, rotasi tersebut bukan akhir dunia.

Menurut Bachtiar, kebijakan rotasi tersebut merupakan kewenangan pimpinan yang harus diterima oleh setiap orang.

"Bahkan, saya dengar kemarin itu Pak Gubernur (Ridho) sampai menghadap ke Pak Menpan RB (Syafruddin) untuk menjalankan rotasi ini. Jadi, saya harap semua bisa legawa," ujar Bachtiar.

Mantan Bupati Tubabar itu meminta para pejabat di lingkungan Pemprov untuk melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa cela.

"Apalagi, ini merupakan tahun anggaran terakhir bagi kami, saya dan Pak Gubernur (Ridho). Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa bekerja tanpa cela," ucap Bachtiar.

12 Posisi Kosong
Meski rotasi sudah berjalan di lingkungan Pemprov Lampung, namun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kekosongan di posisi pejabat eselon II.

Bachtiar mengatakan, di awal Tahun 2019 total akan ada 12 posisi yang kosong.

Namun demikian, kata Bachtiar, untuk mengisi kekosongan tersebut harus dilakukan lelang jabatan.

"Jadi harus open bidding. Kapan (open bidding)? Nanti secepatnya akan kami lakukan," kata Bachtiar. (val/ben)

Artikel ini telah tayang di Tribunlampung.co.id dengan judul 3 Nama Calon Sekprov Lampung yang Diusulkan ke Pemerintah Pusat

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini