Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Penyidik Polda DIY memeriksa penulis berita berjudul "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan", Citra Maudy sebagai saksi terkait tulisannya di pers mahasiswa Balairung.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli mengatakan, ada satu orang dari Balairung yang hari ini Senin (7/1/2019) dimintai keterangan sebagai saksi.
"Dari Balairung 1 orang. Sebagai penulis beritanya," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, Senin (7/1/2019).
Yogi menuturkan, Citra Maudy dimintai keterangan oleh penyidik sekitar 2 jam.
Baca: Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM, Kuasa Hukum Tegaskan Tak Pernah Terjadi Hubungan Badan
Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 13.30 WIB.
"Ini tadi pemeriksaan yang pertama. Tadi ada 30 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik," ungkapnya.
Langkah penyidik memanggil penulis artikel sebagai saksi dinilainya tidaklah tepat.
Sebab definisi saksi dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidananya.
"Kawan-kawan Balairung tidak mengalami, tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa itu. Kawan-kawan Balairung tidak masuk kategori sebagai saksi, sehingga tidak tepat jika dihadirkan sebagai saksi," tegasnya.
"Kawan-kawan Balairung hanya sebagai wartawan, sebagai pencari berita saja. Kawan-kawan Balairung hanya memberitakan apa yang menjadi persoalan di sana," imbuhnya.
Yogi mengaku sempat memprotes materi-materi pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik.
Sebab pertanyaan itu dinilai tidak relevan dengan pokok perkara yang dilaporkan, yakni dugaan pemerkosaan atau dugaan pencabulan.
"Arah pertanyaan penyidik justru banyak mengarah pada pemberitaan kawan-kawan Balairung. Itu sama sekali jauh dengan perbuatan materiil yang dilaporkan," bebernya.
Baca: Polda DIY Panggil 13 Orang untuk Penyelidikan Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM
Selain itu, lanjutnya, jika yang dipersoalkan adalah artikel yang diterbitkan di Balairung, maka pendekatan yang dilakukan seharusnya melalui undang-undang pers.