Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan mendesak agar Pemkot Surabaya memperhatikan warga Panti Asuhan.
Tak hanya perhatian untuk kelangsungan hidup mereka, namun yang paling mendesak adalah jaminan layanan keseharan bagi warga panti asuhan.
"Para penghuni panti asuhan hidup karena donatur. Alangkah indahnya jika Pemkot Surabaya juga memperhatikan mereka dengan menberi jaminan layanan kesehatan gratis bagi anak-anak panti," ucap Darmawan, Selasa (5/2/2019).
Cak Aden, panggilan Politisi Gerindra ini, beberapa hari lalu berkunjung ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
Dia menjenguk para penghuni panti asuhan yang sebagian besar masih anak-anak.
Cak Aden melihat kehidupan di tempat penampungan anak panti itu. Namun kehidupan mereka bisa terusik ketika tiba-tiba sakit.
Sebab, hampir semua penghuni panti asuhan itu tidak diikutkan kepesertaan sebagai penerima layanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal, penghuni panti rata-rata juga warga asli atau ber-KTP Surabaya.
"Harus diperjuangkan bahwa anak panti asuhan juga berhak atas jaminan layanan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengcover semua anak panti asuhan," tandas Cak Aden.
Mereka bisa diseleksi, yang mana warga asli Surabaya. Jika mereka asli warga kota ini harus diikutkan dalam program PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yakni menjadi peserta BPJS namun dibayari APBD Kota Surabaya.
Baca: Menkes Masih Belum Tentukan Layanan BPJS Kesehatan yang akan Dikenakan Biaya Tambahan
Pemkot selama ini mengcover keluarga miskin (gakin) berpenduduk Surabaya melalui jalur PBI.
Keikutsertaan warga ini tetap membayar iuran BPJS, namun pembayarannya ditanggung APBD. Aden siap memperjuangkan BPJS gratis bagi warga panti asuhan di Surabaya.
Cak Aden pun mengunjungi panti asuhan untuk mengupayakan jaminan BPJS tersebut.
Cak Aden bertekat memperjuangkan anak panti dan pengurus panti asuhan agar mendapatkan jaminan kesehatan BPJS secara gratis yang dibiayai oleh pemerintah kota (pemkot) Surabaya.