Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Jawa Timur, menanggapi santai bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke PDI Perjuangan.
BPP Jatim justru berterimakasih sebab hal ini dipercaya akan meningkatkan elektabilitas capres yang diusungnya.
"Kami justru berterimakasih. Ini sangat menarik bagi kami kalau sampai Ahok bergabung ke PDI Perjuangan," kata Ketua Penggalangan dan Relawan BPP Jatim, Hendro Tri Subiantoro kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (8/2/2019).
Menurut Hendro, dengan bergabungnya pria yang kini akrab disapa BTP ini ke partai pengusung Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin tersebut, pihaknya semakin mudah dalam langkah pemenengan.
"Sebab, masyarakat kini tahu "posisi" masing-masing," sindirnya.
Hendro menjelaskan bahwa masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Timur, masih ingat benar terhadap BTP yang pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama sebelum akhirnya bebas awal tahun ini.
"Kasus Ahok pada 2017 silam masih hangat di ingatan. Kelompok masyarakat yang pada waktu itu menuntut keadilan kasus tersebut, masih utuh dan justru semakin mengeras," kata politisi Partai Gerindra ini.
Sehingga, secara otomatis akan membuat masyarakat yang dahulu tak menyukai BTP juga memberikan implikasi yang sama di politik selaras dengan bergabungnya BTP ke kubu PDI Perjuangan dan Jokowi.
"Mata masyarakat justru semakin terbuka untuk tidak memilih rezim ini," jelasnya.
"Sehingga, kami tak kawatir. Apalagi di Jawa Timur dan beberapa daerah lain pada umumnya. Masyarakat ada trauma dengan tingkah laku Ahok," katanya.
Untuk diketahui, Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kini resmi menjadi anggota PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan oleh Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama usai melakukan pertemuan dengan Ahok di ruang sekretaris dan perpustakaan.
"Beliau sudah anggota PDI Perjuangan, sudah punya kartu PDI Perjuangan mulai tanggal 26 Januari (2019). Sudah resmi," kata Nyoman yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali itu dikutip Surya.co.id dari Tribun-Bali.com, Jumat (8/2/2019).