Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Dinas Perhubungan Kalimantan Utara meminta Kementerian Perhubungan RI fokus mengembangkan bandar udara (Bandara) Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Bulungan.
Bandara kebanggan masyarakat ibukota Kalimantan Utara itu diharapkan bisa lebih memberi kontribusi bagi perkembangan daerah dari sisi ekonomi.
Apalagi kawasan bandara Tanjung Harapan masuk dalam wilayah Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dan letaknya tak jauh dari rencana pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ke depan di Gunung Seriang.
"Dan instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor, bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan KBM harus di-support. Jadi tidak ada alasan Kementerian Perhubungan untuk tidak memfokuskan pengembangan bandara itu," kata Taupan Majid, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara kepada Tribunkaltim.co, Senin (18/2/2019).
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie sebut Taupan sudah bertemu Sekjen Kemendagri meminta agar ada alokasi anggaran yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengembangan bandara di Kota Tanjung Selor itu.
Baca: Provinsi Kalimantan Utara Ekspor Beras Adan Krayan Ke Malaysia
Antara lain mengalihkan anggaran pengembangan bandara di Long Bawan Kabupaten Nunukan untuk pengembangan Tanjung Harapan.
Menurut Taupan, bandara Tanjung Harapan membutuhkan kurang lebih dana Rp 200 miliar bagi pengembangan sisi darat dan sisi udara Tanjung Harapan.
Bandara itu diharapkan memiliki runway atau landasan pacu sepanjang 2.500 meter dan terminal yang lebih luas dan berdaya tampung lebih banyak. Panjang landasan pacu saat ini baru 1.600 meter.
"Kalau bisa alokasi ke Long Bawan itu direvisi. Isunya di Long Bawan memang adalah wilayah perbatasan. Akan tetapi Tanjung Harapan lebih penting untuk dikembangkan," sebutnya.
Pemprov Kalimantan Utara juga siap mengalokasikan angaran Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar dana untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan.
Alokasi anggaran tersebut diharapkan bisa memacu Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran fisik pengembangan Tanjung Harapan.
"Tuntasnya pembebasan lahan, salah satu pertimbangan Kemenhub untuk bisa membantu. Kita sudah persiapkan dokumen juga," sebutnya.
Taupan menjelaskan, masih ada sekitar 7 hektare lahan masyarakat yang belum dibayarkan oleh pemerintah.
Pembebasan lahan tersebut rencananya akan dianggarkan Pemprov Kalimantan Utara.
"Pak Gubernur menyampaikan, bahwa kita berkorban juga nanti untuk bebaskan lahannya. Karena untuk pengembangan, kita masih perlu membebaskan laham kurang lebih Rp 30 miliar," sebutnya. (Wil)