Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono
TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Wan Thamrin Hasyim secara resmi menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau terhitung mulai Selasa (19/2/2019).
Status siaga darurat penanggulangan bencana Karhutla di Riau ditetapkan hingga delapan bulan setengah dan berakhir pada tanggal 31 Oktober mendatang.
Penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana Karhutla tersebut diputuskan oleh Gubri Wan Thamrin di pengujung masa jabatanya sebagai Gubenur Riau.
Selain Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, rapat koordinasi penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana Karhutla di lantai 8 Kantor Gubenur Riau, juga dihadiri oleh Danrem, Sekda, Korem, perwakilan ketua DPRD, Perwakilan Kajati, perwakilan Kapolda dan BRG serta BMKG, Manggala Agni, BPBD Riau dan Kabupaten Kota serta sejumlah stake holder lainya.
"Tadi sama-sama kita dengarkan dari BMKG kita mulai Mei sampai Oktober kan masuk musim kemarau. Jadi untuk antisipasi kita hari ini secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Karhutla," kata Gubri Wan Thamrin, Selasa (19/2/2019).
Wan berharap, dengan penetapan status tersebut penanganan dan pencegahan Karhutla di Riau bisa lebih fokus.
Dengan bantuan oleh berbagai pihak terkait, maka penanganan karhutla akan lebih maksimal.
"Kalau kita sendiri kawalahan, makanya kita langsung tetapkan statusnya, supaya bisa lebih optimal untuk melakukan pencegahan," ujarnya.
Pihaknya sejak awal mewanti-wanti semua pihak agar segara melakukan upaya pencegahan secara maksimal.
Apalagi sebentar lagi akan berlangsung pesta demokrasi lima tahunan, yakni pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada bulan April.
Dimana pada bulan tersebut, berdasarkan prediksi dari BMKG di Riau sedang masuk musim kemarau.
"Karena nanti di bulan April ada Pilpres, kita minta semua pihak ikut menjaga semua," katanya.
Dengan penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana Karhutla ini pihaknya pun akan segera meminta bantuan pusat untuk melakukan penanganan Karhutla di Riau.