TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir membantah tudingan dirinya melakukan kampanye terselubung saat memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya (UB) Malang, 27 Maret lalu.
"Hanya hanya menyampaikan capaian kerja Presiden Jokowi, dalam hal ini capaian kinerja empat tahun, itu saja. Itu jadi tugas pemerintah, jadi bukan urusan kampanye. Kami tidak ada urusan," ujar Nasir kepada Surya usai menyampaikan kuliah umum di Universitas Jember (Unej), Minggu (7/4/2019).
Dia menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan capaian pembangunan di era kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir. Meskipun dilaporkan oleh BEM UB ke Bawaslu Kota Malang, dirinya tidak pernah dipanggil Bawaslu.
"Tidak ada, ngapain wong tidak ada kampanye," tegasnya.
Dia menambahkan, kampus harus bersikap netral selama proses Pemilu. Tentang netralitas kampus atau perguruan tinggi ini beberapa kali dia lontarkan, termasuk saat mengunjungi Unej.
Bahkan dalam salah satu kunjungannya ke kampus Unej beberapa bulan lalu, Nasir juga menegaskan bahwa perguruan tinggi swasta dan negeri tidak boleh digunakan sebagai ajang politik praktis.
Disambut Unjuk Rasa
Nasir mengunjungi Unej untuk memberikan kuliah tamu di hadapan ribuan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi 2018 di Jember.
Di hadapan mahasiswa ini, Nasir memaparkan perihal pembangunan karakter dan prestasi kalangan milenial juga revolusi industri 4.0.
Kedatangan Nasir ke Unej disambut dengan aksi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Jember.
Mereka menggelar demonstrasi di double way Universitas Jember (Unej), berada di sisi utara Gedung Soetardjo, gedung yang menjadi lokasi kuliah umum Menristekdikti.
Demonstrasi AMPD itu merupakan aksi preventif. APMD mengingatkan kampus supaya netral.
Aksi itu berangkat dari keresahan dan kegaduhan paska kuliah umum Menristekdikti M Nasir di Universitas Brawijaya pada 27 Maret 2019 lalu.
"Aksi ini aksi preventif, mengingatkan supaya kampus tetap netral. Supaya kampus menjaga netralitas," ujar Aris Maulana, salah satu peserta aksi.
AMPD tidak ingin kampus menjadi lokasi kampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Aksi ini menyusul keresahan setelah kuliah umum Menristekdikti di UB tanggal 27 Maret yang diindikasikan berisi dukungan kepada salah satu calon," imbuhnya.
Karenanya AMPD mendesakkan sejumlah tuntutan, yakni, pertama, mendesak dan mengingatkan Kemenristekdikti untuk berlaku netral serta tidak menyalahgunakan amanahnya untuk mengkampanyekan salah satu kontestan Pemilu di Kampus.
Kedua, mengimbau kepada para mahasiswa lebih cerdas dalam menyikapi dinamika Pemilu yang terjadi.
Ketiga, mengajak seluruh civitas akademika untuk turut serta menjaga kondusifitas dan netralitas kampus dari pengaruh politik praktis.
Keempat, menyerukan kepada aparatur negara di lingkungan kampus untuk bertindak sesuai dengan peraturan serta perundangan-undangan yang berlaku.
Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan, antara lain, 'Unej Kampus Netral', 'Cerdas dan Bijak Kawal Netralitas Kampus', 'Awas Kampusmu Kecolongan - Netralitas Kampus', dan 'Jaga Netralitas Kampus'.