Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BLITAR - Ratusan tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Satpol PP Kota Blitar bergolak.
Mereka mendatangi kantor Satpol PP Kota Blitar di Jalan Mastrip, Jumat (6/3/2020).
Kedatangan para tenaga Banpol PP untuk mengadukan masalah gaji ke Kepala Satpol PP.
Para tenaga Banpol PP mengeluhkan gajinya untuk Februari 2020 diduga dipotong oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing selaku pihak ketiga.
"Gaji untuk Februari 2020 dipotong sekitar Rp 100.000. Kami tidak menerima penuh sesuai UMK (upah minimum kota)," kata salah satu tenaga Banpol PP Satpol PP Kota Blitar yang enggan disebut namanya.
Baca: Satu ABK Diamond Princess Diduga Corona, Meski Kondisi Baik
Baca: Survei KedaiKOPI : Mayoritas Responden Percaya Covid-19 Sebagai Ancaman Serius
Baca: BREAKING NEWS: Umumkan 7 Kasus Positif Virus Corona, Palestina Tutup Sekolah, Masjid, Gereja
Dia mengatakan pemotongan gaji tenaga Banpol PP untuk Februari 2020 tidak ada penjelasan dari pihak ketiga selaku penyedia jasa tenaga outsourcing.
Padahal sebelumnya, pihak ketiga memastikan gaji untuk Februari 2020 diberikan secara penuh sesuai UMK Kota Blitar.
"UMK Kota Blitar Rp 1,95 juta, tapi pada Februari 2020, kami tidak menerima utuh, itu yang membuat teman-teman Banpol kecewa," ujar pria yang sudah 10 tahun menjadi Banpol PP.
Menurutnya, gaji pada Januari 2020 juga ada potongan sekitar Rp 200.000.
Tetapi, pemotongan gaji untuk Januari 2020 sudah ada penjelasan dari perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.
Pemotongan gaji itu untuk dana sosial dan penggantungan kerja selama tiga hari.
"Kalau pemotongan gaji untuk Januari sudah ada penjelasan dari PT, kami tidak masalah. PT juga bilang untuk gaji Februari 2020 akan diberikan utuh, tapi kenyataannya kami tetap tidak menerima utuh," katanya.
Selain pemotongan gaji, katanya, para Banpol PP juga mengeluhkan soal tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.
Menurutnya, sampai sekarang para Banpol PP belum menandatangani kontrak kerja.
"Biasanya tiap awal tahun ada tanda tangan kontrak kerja baru. Tapi, sampai sekarang belum ada tanda tangan kontrak kerja," ujarnya.
Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun, mengatakan akan meminta penjelasan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing soal pemotongan gaji untuk Banpol PP.
Dia belum bisa menjelaskan secara detail soal pemotongan gaji untuk Banpol PP pada Februari 2020.
"Mereka protes karena gaji yang diterima untuk Februari 2020 tidak utuh. Nilainya tidak sesuai UMK. Kami akan meminta penjelasan ke PT terkait masalah itu," tukas Hadi.
Hadi memastikan aksi protes tenaga Banpol PP tidak berpengaruh pada kinerja.
Para Banpol PP tetap bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
Jumlah tenaga Banpol di Satpol PP Kota Blitar sebanyak 275 orang.
"Kami sudah memfasilitasi mereka untuk meminta penjelasan ke PT. Mereka tetap masuk kerja seperti biasanya. Secepatnya, kami akan meminta perwakilan PT ke Kota Blitar untuk menjelaskan masalah itu. Perwakilan PT berada di Jakarta," katanya. (Samsul Hadi)
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Gaji Diduga Dipotong Tanpa Penjelasan, Tenaga Banpol PP Kota Blitar Bergolak,