Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan sukses dan damai.
Sehingga hasil Pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember 2020 dapat menghasilkan pimpinan daerah yang baik dan berintegritas.
"Kita semua berharap Pilkada serentak yang tinggal tiga pekan lagi dapat berlangsung lancar dan damai. Tidak ada konflik berkepanjangan selama proses dan sesudah Pilkada. Jika pun ada perselisihan, selesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Bamsoet, usai bertemu Gubernur Cuti Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, di Manado, Selasa (17/11/2020).
Baca juga: FPI Balas Kritikan Soal Acara Rizieq Shihab, Singgung Pilkada 2020, Sindir Gibran saat Berkerumun!
Sebelumnya Bamsoet juga bertemu dengan Calon Gubernur dari Partai Golkar Tetty Paruntu di Bandara Sam Ratulangi bersama Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, Kapolda Irjen Pol Panca, Danrem Brigjen TNI Prince Meyer, Kajati Andi Muh Iqbal, Kabinda, KaBNNP dan jajaran petinggi pemprov Sulut.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengingatkan semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada harus menjadi standard operating procedure (SOP), khususnya di masa kampanye dan pemungutan suara.
"Banyak daerah yang melakukan Pilkada serentak masuk dalam zona merah. Kita tentu tidak ingin Pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Terlebih, sejumlah calon pimpinan daerah terbukti terjangkit virus Covid-19," kata dia.
Baca juga: Gus Yaqut Sebut Tak Ada Alasan Menunda Pilkada Serentak 2020
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu meminta penyelenggara Pemilu terus gencar melakukan sosialisasi kepada calon pimpinan daerah, partai politik serta pendukungnya agar menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan Pilkada.
Penyelenggara Pemilu, kata politikus Golkar itu, juga harus turun langsung memantau kegiatan Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
"KPU bersama Bawaslu harus berani memberikan sanksi tegas kepada bagi pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada berlangsung. Libatkan secara aktif personil keamanan, baik Polri dan TNI, agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," tegas Bamsoet.
Lebih lanjut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI tersebut turut meminta calon pimpinan daerah dan tim suksesnya mengoptimalkan kampanye secara daring di masa akhir kampanye Pilkada.
Dengan demikian, potensi penularan virus Covid-19 akibat kampanye tatap muka bisa dihindari.
"Tak banyak calon pimpinan daerah yang memanfaatkan kampanye secara daring. Ini sangat disayangkan. Padahal, kampanye daring bisa mengurangi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya massa saat kampanye," pungkasnya.
Baca juga: Belajar dari Thailand, Satgas: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Kunci Utama Melawan Covid-19
Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak.
Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.
Catatan redaksi: Bersama-kita lawan virus Corona. Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).