Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan produktivitas pelabuhan perikanan perlu didukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Tidak hanya oleh KKP, dukungan dari pemerintah daerah (Provinsi maupun Kota) diperlukan agar nilainya bisa meningkat," ujar Menteri Trenggono saat meninjau langsung Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Kota Makassar, Jumat (18/6/2021).
Baca juga: Menteri Trenggono Resmi Larang Ekspor Benih Lobster
Menurutnya, produktivitas perikanan tangkap di pelabuhan Untia diyakini masih dapat ditingkatkan.
Pelabuhan perikanan Untia berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.
Daerah penangkapan ini memiliki potensi tangkapan sebesar 1.177.857 ton.
Baca juga: Peraturan Pengelolaan Lobster Terbit, Trenggono Penuhi Janji saat Dilantik Jadi Menteri
Selain itu, pelabuhan ini terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di Kota Makassar dekat Pelabuhan Umum dan Bandara, serta sentra pemasaran ikan dan distribusi ikan.
"Pada tahun 2020, produksi tangkapan disini mencapai 4.835 ton atau senilai Rp96 miliar dengan hasil tangkapan yang didominasi oleh jenis ikan tongkol, kurisi, cakalang, dan layang," jelas Trenggono.
Pengoptimalan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Untia rencananya akan dilakukan dengan menambah rambu navigasi dan pembangunan breakwater.
Tindakan ini nantinya diharapkan akan meningkatkan aktivitas bongkar muat ikan pada pelabuhan ini sehingga lebih ramai dari sebelumnya.
Selain untuk meningkatkan produktivitas tangkapan, peningkatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik PP Untia agar para investor pelaku perikanan menanamkan modalnya.
"Majunya pelabuhan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan. Karena Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri dan lokal maupun untuk ekspor," tuntas Menteri KP.