Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bupati Jember, Hendy Siswanto, mengaku sedih soal dana Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar Rp107 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Ia juga bingung mencari cara penyelesaian terkait dana tersebut.
“Rp 107 miliar ini membuat saya sangat sedih."
"Terus terang saja, bagaimana cara menyelesaikan, kami masih belum melihatnya,” ujarnya setelah rapat paripurna di DPRD Jember pada Selasa (22/6/2021), dikutip dari Kompas.com.
Hendy menduga ada pekerjaan pada Januari 2021 yang melebihi tahun anggaran 31 Desember 2020.
Baca juga: PPKM Mikro Jawa Timur Berlaku Mulai Hari Ini, Tempat Bermain Anak Harus Tutup secara Proporsional
Baca juga: Pengakuan Mantan Anggota KKB Papua: Capek, Susah Cari Makan, hingga Tak Pernah Bisa ke Kota
Dana tersebut, jelasnya, ada yang dikeluarkan sebelum tahun anggaran 2020 dan ada pula transaksi setelah tahun anggaran habis.
Karena itu, menurutnya, pertanggungjawaban mengenai dana Covid-19 tersebut cukup sulit.
Lebih lanjut, Hendy mengatakan ia kesulitan untuk mendapatkan data terkait pekerjaan apa saja yang digunakan dengan Rp107 miliar itu.
Akhirnya, Hendy hanya membaca laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Barangnya seperti apa, kami belum tau. Uangnya katanya sudah dibayarkan pada pihak ketiga."
"Tapi tidak ada SPJ-nya. Kami minta SPJ-nya, tidak diberikan,” terangnya.
Anggaran Dibuat saat Pemerintahan Bupati Faida
Mengutip Tribun Jember, anggaran tersebut dibuat saat pemerintahan bupati sebelumnya, Bupati Faida.
Diketahui, pihak eksekutif dan legislatif Pemda Jember mulai membahas Perda LPP APBD Kabupaten Jember tahun 2020.
Pembahasan dilakukan setelah BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember tahun 2020.
Baca juga: Mundur dari Jabatan setelah Dilaporkan Lecehkan Dosen, Rektor Unipar Jember Mengaku Khilaf
Baca juga: Anggota DPRD Jember dari PPP Diperas Wanita Cantik Usai Video Call Sex
LHP tersebut adalah hasil audit tahunan terhadap APBD Jember tahun 2020.
Dari hasil audit, BPK memberikan opini Tidak Wajar atas pemakaian keuangan Kabupaten Jember tahun 2020 sebesar Rp107,09 miliar.
Dalam catatan akutansi keuangan negara, anggaran Rp107 miliar itu tercatat dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp842,9 miliar.
"Anggaran Rp 107 miliar itu yang termasuk dalam Silpa Rp 842 miliar. Namun uangnya itu di mana, saya juga belum tahu."
"Kata teman-teman (OPD terkait), sudah ada SPJ untuk anggaran itu, namun belum bisa disahkan. Itu yang saat ini masih kami pelajari," kata Hendy, Selasa (22/6/2021).
"Namun pada prinsipnya, kami hanya menerima SPJ dan segala bentuk pekerjaan yang selesai sampai 31 Desember 2020, itu sesuai aturan anggaran tahun 2020."
"Kalau di luar tanggal itu, ya kami tidak mau tahu, karena tidak boleh," imbuhnya.
Terkait temuan soal dana Rp107 miliar, BPK memberi rekomendasi Pemkab Jember untuk menyelesaikan persoalan tersebut selama 60 hari.
"Kami memiliki waktu 60 hari untuk menjawab rekomendasi dari BPK tersebut," tandasnya.
Baca juga: Fakta-fakta Rektor di Jember Lecehkan Ibu Dosen, Ngaku Khilaf dan Mundur dari Jabatannya
Baca juga: KRONOLOGI Penangkapan 4 Kades Nyabu di Jember, Bupati Merasa Sedih dan Prihatin
Baca artikel Penanganan Covid lainnya
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Tribun Jember/Sri Wahyunik, Kompas.com/Bagus Supriadi)