Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa pelaksanaan PPKM di Jawa Barat telah berhasil.
Ridwan Kamil mengatakan keberhasilan tersebut bisa dibuktikan berdasarkan data.
Pria yang kerap disapa Kang Emil ini pun mengibaratkan kondisi Covid-19 di Jabar layaknya sedang turun gunung.
"Apakah PPKM berhasil, kalau pake data berhasil. Tapi ibarat puncak gunung, kita sekarang lagi turun gunung tapi masih di bukit, belum turun ke jalan."
Baca juga: Penerapan PPKM Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 4 Provinsi Jawa-Bali
"Jadi puncak kawahnya udah ke lewat, jadi kita lagi turun kira-kira," kata Ridwan Kamil dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (29/7/2021).
Meski demikian, Ridwan Kamil tak bisa memungkiri jika kasus Covid-19 di Jawa Barat masih tinggi.
Namun menurutnya jumlah kasus yang tinggi tersebut dikarenakan jumlah kasus aktifnya masih tercampur dengan kasus lama.
"Jadi kalau ditanya kenapa masih tinggi, ya masih. Jangan disebut enggak berhasil, karena kalau enggak berhasil kita masih mendaki kan sekarang. Mendakinya sudah lewat sekarang tinggal dua per tiga."
Baca juga: Polri Sebut Petugas dan Pengendara Tak Lagi Berbenturan di Posko Penyekatan PPKM
"Apa bukti yang konkret, karena kalau kasus itu gini saya kasih tau kalau ngomongin kasus aktif, pasti kecampur dengan kasus lama," imbuhnya.
Diketahui dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, sebanyak 15 di antaranya dapat menurunkan tingkat kedaruratan Covid-19.
Selain itu 15 daerah tersebut sudah termasuk ke zona oranye atau level tiga.
Kini tinggal 11 daerah yang dapat menerapkan aturan ppkm level tiga, karena empat daerah lainnya berada di wilayah aglomerasi.
Baca juga: Mendagri: Penurunan Positivity Rate di Kabupaten Indramayu Bukti Keberhasilan PPKM
Menurut Ridwan Kamil data keterisian rumah sakit di Jawa Barat menunjukan penurunan di angka 65 persen.
Jika dibandingkan pada bulan lalu, berada di angka 91 persen.
Untuk saat ini salah satu targetnya adalah keterisian rumah sakit di bawah angka 30 persen.
Baca juga: Bansos dan Insentif Pemerintah Saat PPKM Dinilai Sebagai Sabuk Pengaman
Wapres Minta Pemda di Jabar Awasi Aktivitas Niaga Agar Tak Timbul Klaster Covid-19
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, pemerintah masih melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, salah satunya di Provinsi Jawa Barat.
Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata, maupun di tempat kerja.
Karena itu, Wakil Presiden Maruf Amin ingin ada upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar pelaksanaan PPKM Darurat berjalan baik.
“Sehingga untuk Jabar diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf dalam rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video, Kamis (22/7/2021).
Baca juga: Soal Pemberlakuan PPKM, Polri: Kita Paham Masyarakat Jenuh
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang.
Untuk itu, memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktivitas niaga.
“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster Covid-19,” kata Wapres.
Baca juga: PPKM Darurat Bikin Volume Kendaraan di Tol Jasa Marga Turun 40 Persen
Selain itu, Wapres juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.
Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.
“Saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya,” kata Wapres.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)