Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, LUMAJANG - Proses penyelidikan kasus dugaan sunat Bansos di Desa Sawaran Kulon, Lumajang masih berlangsung.
Saat ini polisi telah memeriksa 40 saksi dari sebelumnya hanya belasan orang.
Kasus dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT mencuat setelah beberapa waktu lalu Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak ke Desa Sawaran Kulon.
Dari jejak digital diduga ada penyelewengan distribusi Bansos yang dilakukan oleh para oknum.
Baca juga: Mensos Risma Turun Langsung ke Lumajang, Ajak Mabes Polri Tangani Bansos yang Disunat
Sejak itu petugas mulai melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi. Di antaranya penerima manfaat, pemilik e-warung, dan pendamping PKH tingkat kecamatan.
Menurut Kanit Tipikor Polres Lumajang Bripka Irwan Lukito Hadi dalam tahap penyelidikan ini petugas juga mulai melebar dalam melakukan pemeriksaan.
Hari ini (8/9/2021) polisi memeriksa Koordinator PKH tingkat daerah dan Koordinator BPNT tingkat kabupaten.
"Kami dalam tahap melengkapi fakta alat bukti sehingga bisa kami tingkatkan prosesnya menetapkan tersangka setelah penghitungan kerugian negara," katanya.
Baca juga: 9.000 KKS Belum Tersalur ke Warga Penerima di Lumajang Bikin Mensos Risma Ngamuk
Sementara, Koordinator Pendamping PKH Lumajang Akbar Al Amin mengatakan, pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar 10 jam.
Selama itu, dirinya memberikan keterangan seputar tupoksi koordinator dalam penyaluran Bansos.
"Ada 15 berkas yang saya tunjukkan ke penyidik. Saya harap polisi bisa mengungkap yang sebenar-benarnya," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Polisi Mulai Panggil Koordinator PKH dan BPNT Terkait Masalah Bansos Lumajang,