Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar Kiki Andriana
TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang mengklaim bukan hanya telah mendengar, tetapi juga telah mengusahakan agar aspirasi warga itu didengar oleh panitia pembebasan lahan dan oleh Pemerintah RI.
Sebelumnya ratusan warga yang berasal dari Desa Ciherang, Desa Margamukti, Desa Sirnamulya, Desa Cigendel, Desa Girimukti, Desa Margaluyu, dan Desa Pamekaran berunjuk rasa di lintasan jalan tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jumat (17/12/2021).
Mereka menuntut ganti rugi lahan yang tak sesuai dan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani masalah tersebut lantaran mereka sudah tidak percaya kepada pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumedang.
Baca juga: Bocah 6 Tahun Asal Cibugel Sumedang Ditemukan Meninggal Dunia Dalam Keadaan Sujud di Kolam Renang
"Begini, waktu itu, beberapa kali demonstrasi, masyarakat berpegangan kepada salah satu LSM, bahkan LSM mendorong hingga terjadi audiensi,"
"Permasalahan yang mereka keluhkan bukan cuma satu, termasuk di antaranya keluhan terkait ganti rugi tol itu," kata Asep Rony Hidayat, Ketua Komisi IV DPRD Sumedang kepada Tribunjabar.id, melalui sambungan seluler.
Namun, yang menjadi kesulitan bagi DPRD adalah kejadian perseturuan lahan yang terjadi sejak lama, sejak pihak Pemerintah RI belum membentuk Satuan Kerja (Satker) Tol Cisumdawu seperti sekarang ini.
Menurut Asep, penanganan ganti rugi lahan warga Ciherang dan warga desa lainnya yang terdampak pembangunan tol dilakukan oleh sebuah tim yang dahulu dinamakan Tim 7.
"Kesulitannya, kini tidak sedikit warga desa yang dahulu bermufakat dalam soal ganti rugi itu sudah meninggal dunia.
Kami sudah layangkan surat ke dinas terkait untuk segera diselesaikan persoalan ini, bahkan juga surat ke DPR RI," kata Asep.
DPRD Sumedang sendiri bukan hanya sekali memfasilitasi agar aspirasi warga tersampaikan kepada lembaga yang semestinya.
Bahkan DPRD dalam beberapa audiensi pernah memanggil BPN Sumedang dan Satker Tol Cisumdawu.
"Kami sudah fasilitasi, sudah panggil semua yang berwenang. Mungkin untuk merespon gejolak ini, kami akan pertanyakan kembali sudah sejauh mana penyelesaian persoalan ini kepada pihak-pihak terkait," kata Asep.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ratusan Warga Tutup Akses Tol Cisumdawu, Tuntut Ganti Rugi Lahan, DPRD Sumedang Paparkan Kendala