Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Temuan Setara Institute yang menyebut Jabar daerah dengan kasus intoleran terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 40 peristiwa sepanjang 2021 ditanggapi Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Uu Ruzhanul mempertanyakan temuan itu karena tidak sesuai dengan survei yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar yang menyatakan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jabar menempati peringkat terbaik ke-6 di Indonesia.
"Kalau ada yang bilang Jabar ini intoleran, itu tidak benar.
Kita sudah kroscek ke Bakesbangpol, hasilnya Jabar menempati peringkat 6 sebagai daerah dengan KBB terbaik.
Tidak benar jika Jabar disebut intoleran," kata Uu saat dihubungi, Kamis (10/2).
Baca juga: Setara: Jabar Konsisten Urutan Pertama Kasus Pelanggaran KBB di 2021, Kalbar Masuk 5 Besar
Ia meminta Setara Institute menunjukkan di mana saja lokasi dugaan kasus intoleran tersebut di Jabar, bukan sekedar menyatakan bahwa Jabar paling banyak mengalami kasus intoleran.
"Coba sampaikan kepada kami, di mana saja, kelompok mana yang merasa terganggu, jangan asal tunjuk.
Biar saya yang datangi dan selesaikan langsung," katanya.
Uu meminta Setara Institute untuk berjalan-jalan lebih jauh ke berbagai kota dan daerah di Jabar.
Bisa disaksikan, katanya, banyak tempat ibadah didirikan di Jabar, dari mulai mall, pertokoan, sampai rumah.
"Dan masyarakat tidak mengganggu tempat ibadah itu, mau didirikan di mana juga.
Tidak protes atau apa. Kita selalu bertoleransi di sini, saling menghargai dan tidak mengganggu, kenapa selalu digembar-gemborkan paling intoleran," katanya.
Ia mengatakan sangat tidak adil jika yang dihitung hanya pelanggaran KBB, namun tidak menghitung penghargaan masyarakat terhadap KBB.
Ia meyakini kalaupun terjadi pelanggaran KBB, jumlahnya akan jauh lebih kecil daripada masyarakat yang selama ini menjaga KBB.
Di sisi lain, Jabar merupakan provinsi yang luas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia akan memungkinkan jika kesalahpahaman yang terjadi lebih banyak jika dibandingkan provinsi lainnya yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.
"Kami harap masalah SARA bisa disikapi dengan bijak dan jangan sampai menimbulkan gejolak.
Kami pemerintah selalu berupaya memelihara kedamaian di sini, jangan malah dipicu dengan isu-isu seperti itu," katanya.
Sebelumnya dilansir tribunnews, Setara Institute merilis hasil temuan terkait kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2021.
Mereka mendapati bahwa Provinsi Jabar masih menempati posisi puncak sebagai daerah dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak sebesar 40 peristiwa sepanjang 2021.
Baca juga: Kepala BNPT: Mari Perkuat Pilar Kebangsaan Cegah Paham Radikal Intoleran
Hal itu disampaikan Peneliti Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Setara Institute Syera Anggreini Buntara dalam Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2021 yang disiarkan melalui kanal YouTube Suara Setara, Kamis (10/2/2022).
"Sejak Setara Institute menerbitkan laporan KBB sejak tahun 2007, Jawa Barat adalah provinsi yang konsisten teratas dengan pelanggaran terbanyak dari sejak 2007 hingga sekarang sudah 14 tahun menempati posisi yang teratas," kata Syera.
Syera menyebut Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan jumlah peristiwa pelanggaran KBB terbanyak sebesar 26 peristiwa. Lalu, disusul diposisi ketiga yakni Provinsi Jawa Timur dengan 15 peristiwa pelanggaran KBB.
"Dari trend juga DKI Jakarta dan Jawa Timur biasanya sejak 2007 masuk ke dalam top five (lima besar) jadi polanya masih sama untuk DKI Jakarta dan Jawa Timur," tambahnya.
Sementara, Syera mengatakan, pihaknya meyoroti Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang masuk dalam lima besar daerah dengan pelanggaran KBB terbanyak. Dimana, terjadi 14 peristiwa sepanjang tahun 2021.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wagub Jabar Kritisi Temuan Setara Institute soal Jabar Daerah Intoleran Terbanyak di Indonesia