News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Suap Wali Kota Ambon

KPK Periksa 8 Kepala Dinas Terkait Kasus Suap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy - KPK memeriksa delapan kepala dinas terkait kasus dugaan suap pendirian gerai minimarket Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan kepala dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait kasus dugaan suap.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembukaan gerai minimarket.

Mengutip Kompas.com, kedelapan kepala dinas di lingkungan Pemkot Ambon tersebut sementara ini diperiksa sebagai saksi.

Mereka yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon Ferdinanda Johanna Louhenapessy, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Sirjohn Slarmanat, Kepala Dinas Pendidikan Fahmi Sallatalohy.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Robert Sapulette, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupessy, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Gustaaf Dominggus Sauhatua Nendissa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Richard Luhukay.

Baca juga: Penyidik KPK Bawa 4 Koper Setelah Geledah Kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon

Termasuk juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon Melianus Latuihamallo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka. (Tribunnews.com/Ilham)

"Pemeriksaan saksi TPK persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon untuk tersangka RL," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri.

Selain delapan kepala dinas itu, kata Ali, ada belasan saksi lain yang juga diperiksa KPK.

Berikut saksi-saksi lain yang juga ikut diperiksa kasus suap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

- Staf PT Midi Utama Indonesia tahun 2011-2014

- Nandang Wibowo, PNS (Pokja ULP 2013-2016/Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2020 Jermias Fredrik Tuhumena.

Baca juga: KPK Lakukan Upaya Paksa Penggeledahan di Kantor SKPD Pemkot Ambon

- Sekretaris Wali Kota sekaligus Bendahara Pengeluaran Operasional Wali Kota Ambon Nunky Yullien Likumahwa.

- Direktur CV Angin Timur Anthony Liando

- Direktur CV Kasih Karunia Julien Astrit Tuahatu

- Direktur PT Kristal Kurnia Jaya Julian Kurniawan

- Direktur CV Rotary Meiske De Fretes

- Direktris CV Lidio Pratama Nessy Thomas Lewa

- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Demianus Paais

Baca juga: Geledah di Lingkungan Kantor Pemkot Ambon, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan tahun 2012-2021 Lucia Izaak

- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon 2019-2020 Neil Edwin Jan Pattikawa.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Ambon pada gedung A, B, C dan D, pada Selasa (17/5/2022).

Dari penggledahan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti.

"Pada beberapa lokasi, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya sejumlah dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik," kata Ali, Rabu (18/5/2022).

Konstruksi Perkara

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail minimarket tahun 2020 di Kota Ambon.

Mereka adalah Wali Kota Ambon periode 2011-2016 hingga 2017-2022, Richard Louhenapessy; Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa; dan karyawan sebuah minimarket Kota Ambon bernama Amri.

Baca juga: KPK Geledah Kantor PT Midi Utama Indonesia Cabang Ambon

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, dalam konstruksi perkara, tahun 2020 Richard yang menjabat Wali Kota Ambon memiliki kewenangan memberikan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon.

Dalam proses pengurusan izin tersebut, KPK menduga, Amri aktif melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin.

Sebagai gantinya, Amri memberikan sejumlah uang kepada Richard melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa," kata Firli.

"Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekitar sejumlah Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew," kata Firli.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ilham Rian Pratama)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini