TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Beberapa pos anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan dialihkan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak kenaikan harga BBM.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan anggaran tersebut yakni dana perjalanan dinas, insentif, dana operasional rapat dan kunjungan.

Baca juga: Kendaraan Tak Bisa Lewat Akibat Massa Demo Tolak BBM Padati Kawasan Patung Kuda

"Rencananya sebesar 2 persen dari biaya transfer umum. Ada kita menyiapkan, tapi belum dihitung jumlahnya tetapi dana-dana seperti dana rapat, dana kunjungan, dana insentif, dana perjalanan dinas itu semua kita hentikan kita programkan untuk kepentingan-kepentingan rakyat dari tingkat yang sangat tersentuh akibat kenaikan BBM," ujar Edy di kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (13/9/2022).

Edy menyebut saat ini pihaknya sedang membentuk tim mengkaji kenaikan harga BBM.

"Tuntutannya (Ojol) wajar, semua orang butuh, saat ini memang semua orang susah. Tetapi kita kaji ini sama-sama, kita sedang bentuk tim, ada dari Bank Indonesia (BI), ada dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada dari Pemprov, kita hitung ini," ungkapnya.

Edy mengatakan, usai mengkaji dengan melibatkan berbagai pihak, hasilnya akan dikirim berupa telaahan staf kepada pemerintah pusat.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010, didefinisikan bahwa telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.

"Dari kita hitung, kita akan buatkan surat telaahan staf namanya kepada (pemerintah) pusat. Salah satunya melampirkan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa, ada kemarin dari ormas, ada dari Ojol, kita lampirkan ini semua. Ini lagi kita sarankan ke atas," katanya.

Baca juga: Demo Tolak Harga BBM Naik, Buruh Ancam Golput di Pemilu 2024

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan sopir ojol termasuk pihak yang sangat terdampak dari kenaikan harga BBM.

"Dampak yang lebih parah nanti tiga bulan yang akan datang, dampak dari kenaikan itu akan mempengaruhi keuangan pendapatan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Tapi kalau menengah ke atas itu juga akan menjadi persoalan karena dia akan mengambil dana-dananya ke bank karena dia butuh hidup juga. Ini kalau ini sampai terjadi tidak segera kita atasi ini akan menyulitkan kita ke depan," pungkasnya.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Demi Rakyat Terdampak Kenaikan BBM, Edy Rahmayadi Pangkas Insentif dan Dana Perjalanan Dinas Pejabat