Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamanan Pelabuhan Gilimanuk yang menjadi pintu masuk Bali, saat libur Natal dan tahun baru 2023 akan diperketat.
Pengamanan pelabuhan tersebut terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Dinas Perhubungan Bali, Satpol PP hingga TNI/Polri.
Pihak Kepolisian pun telah menyiapkan dua strategi atau skenario, yakni skenario lalulintas saat landai atau normal dan skenario lalulintas saat padat.
khusus untuk perayaan Natal dan malam tahun baru, seluruh personel Polri serta TNI bakal siaga dan juga melakukan patroli skala besar.
Baca juga: Kapolri Ungkap Anggota Berlakukan Ganjil Genap Hingga One Way Secara Situasional saat Libur Nataru
"Jadi ada dua skenario yang sudah disiapkan. Skenario normal, mereka yang masuk Bali melewati terminal (biasa). Untuk skenario padat masuk atau dialihkan jalur Water Bee dan keluar dari Anjungan Betutu Gilimanuk," ungkap Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana yang dikutip dari Tribun Bali, Sabtu (17/12/2022).
Untuk arus balik, kata dia, atau setelah tahun baru, pihaknya fokus melakukan rekayasa lalulintas untuk yang keluar Bali.
Kantong parkir akan tetap disiapkan di Terminal Cargo, namun tidak seperti pada arus mudik Lebaran. Hanya bersifat persinggahan saja.
"Untuk mengurai agar tidak berhenti di jalan saja," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada pembatasan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, baik dari sisi kegiatan ibadah maupun perayaan.
"Untuk tahun ini, sudah tidak ada pembatasan," kata Muhadjir seusia rapat koordinasi lintas sektor persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Meskipun tidak ada pembatasan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.
"Tapi, ketentuan-ketentuan masih berlaku, termasuk juga di dalamnya penyelenggaraan ibadah; tetapi pada prinsipnya, untuk tahun ini, perayaan Natal dan Tahun Baru sudah dibolehkan," tambahnya.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh jajaran Polri bersama TNI akan terus waspada dalam melakukan pengamanan.
Polri juga akan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan untuk ikut berperan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.
"Kami sudah sepakat, selain dari TNI, Polri, ada unsur masyarakat, ormas, teman-teman Banser, Ansor, akan ikut; sehingga penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik," kata Sigit. Selain itu, tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga terus waspada, sehingga rangkaian kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik.
Kapolri mengatakan, setidaknya 166 ribu personel Polri bakal diterjunkan untuk pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Nantinya, ribuan personel itu bakal bergerak dalam Operasi Lili.
Baca juga: ASDP Sebut Pembelian Tiket Penyeberangan Hanya Melalui Online Selama Periode Nataru 2023
"Saya kira secara menyeluruh 166 ribu orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di kepolisian disebut dengan operasi lilin," kata Sigit.
Sigit menuturkan, nantinya operasi lilin paling lambat bakal dimulai pada 23 Desember 2022.
Operasi itu bakal berlangsung selama 11 hari hingga 3 Januari 2023.
"Tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Dijelaskan Sigit, setidaknya ada 44 juta orang yang diprediksi bakal melakukan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal itu berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Siang hari ini kita semua membahas mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik akhir tahun bisa berjalan baik seperti yang pada waktu itu dilaksanakan sebelumnya di hari raya Idul Fitri dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik," katanya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menambahkan, pelaksanaan ibadah juga tidak ada pembatasan.
Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, kata Yaqut, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah memasuki level 1, yang artinya ada kebebasan aktivitas masyarakat secara terukur.
Baca juga: Kemenhub: 910 Angkutan Kapal Akan Beroperasi Saat Nataru 2023, Penumpang Ditaksir Mencapai 1,23 Juta
"Untuk tempat ibadah, kami batasi maksimal sampai 100 persen. Artinya, tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan. Sesuai aturan PPKM, tetap boleh 100 persen, tapi tidak boleh lebih," tegas Yaqut.
Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
Selain Muhadjir dan Yaqut, turut hadir dalam rakor tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Sementara itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Pertamina.