Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan angkat bicara terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Diketahui, pembangunan PLTA Batangtoru menimbulkan permasalahan terkait penggunaan lahan.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan pembangunan PLTA Batangtoru akan menambah deforestasi hutan Batangtoru dan mengancam populasi orangutan di sana, yang berdasarkan IUCN Redlist berstatus kritis, yakni hanya tersisa 800 ekor.

Menanggapi hal itu, Daniel Johan mengaku, ia memiliki kedekatan dengan orangutan.

"Saya punya keterlibatan dengan orangutan sejak tahun 2009. Karena salah satu anak angkat saya itu, Gatot, (adalah) orangutan. Sekarang sudah dilepasliarkan di hutan Kalimantan," kata Daniel, dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batangtoru", di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Penyelasaian Permasalahan Habitat Orangutan di Batangtoru

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturlan, orangutan merupakan satu diantara hewan yang dilindungi di Indonesia.

Terlebih, melihat data populasi orangutan di Batangtoru tersisa 800 ekor, Daniel meminta pembangunan PLTA Batangtoru agar lebih dipertimbangkan sehingga pembangunan PLTA di sana memang harus agak lebih khusus dipertimbangkan.

"Artinya keberadaan orangutan di sana yang hampir punah ini menjadi catatan penting," sambungnya.

Daniel mengatakan, Komisi IV terbuka jika permasalahan Batangtoru ini nantinya disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Meski demikian, lanjutnya, data-data berkaitan hal ini perlu dilengkapi terlebih dahulu agar menghasilkan rumusan yang baik.

"Pasti akan kita sampaikan jadi bahan di Komisi IV," katanya.

"Kalau memang ini dianggap penting untuk dijadikan RDPU di Komisi IV sehingga data-data yang ada akan lebih holistic untuk menghasilkan kesimpulan atau rumusan yang sangat baik."

Lebih lanjut, Daniel berharap permasalahan di Batangtoru ini akan tuntas nantinya.

"Belum tau (akan dituntaskan atau tidak), karena belum ada data-data. Mungkin harus ke sana langsung juga kalau memang dibutuhkan. Jadi belum ada bayangan karena (data) harus lengkap dulu. Ya kita berharap akan tuntas," katanya.

Menurutnya, jika orangutan di Batangtoru punah, itu akan menjadi sejarah kelam bagi dunia, bahwa Indonesia telah menghilangkan peradaban orangutan.

"Kalau musnah sampai musnah orangutan di Sumatera, itu menjadi sejarah bagi dunia, sejarah kelam, menjadi sebagian kita menghilangkan peradaban. Sehingga kalau kita menjaganya itu akan menjadi sejarah juga," ungkap Daniel.

Sebelumnya, Deforestasi di kawasan hutan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kian mengancam habitat orangutan dan spesies lain di sana.

Baca juga: Empat Individu Orangutan Dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kalbar

Walhi Indonesia menyebut, populasi orangutan di hutan Batangtoru berdasarkan IUCN Redlist berstatus kritis, yakni hanya tersisa 800 ekor.

Deforestasi diduga salah satunya dipicu oleh pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru yang masih terus berjalan dan menimbulkan berbagai permasalahan.

Manajer Kampanye Hutan Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian mengatakan, permasalahan di Batangtoru bukan hanya konsesi untuk PLTA saja. Tapi juga ada industri tambang dan perkebunan sawit yang ada di sana.

"Dan penambahan pasokan energi (dari PLTA) ini akan memungkinkan pembangunan industri dan pembangunan-pembangunan yang tidak berkelanjutan lainnya," kata Uli, dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batangtoru", di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2023).

Selain itu, Uli menduga, pembangunan PLTA di Batangtoru bertujuan untuk menopang industri-industri yang ada di lokasi hutan lindung tersebut.

"Juga kami mencurigai, bisa saja penambahan energi ini untuk menopang industri-industri yang ada di sana," katanya.

Lebih lanjut, tutur Uli, energi dari PLTA yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat, malah diduga dibangun untuk industri.

Dimana hal tersebut, menurutnya, akan merusak kehidupan hutan di Batangtoru jika dibiarkan begitu saja.

"Jadi sebenarnya politik energinya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi justru menopang industri yang kemudian dia akan semakin masif dan terus merusak kehidupan hutan di Batangtoru," tegasnya.

Sebelumnya, Satya Bumi bersama Walhi Sumatera Utara dan Green Justice Indonesia mengampanyekan ekosistem hutan Batangtoru, di Tapanuli Selatan yang sedang terancam.

Hal itu dilakukan melalui diskusi dan pemutaran film dokumenter berjudul “Batangtoru : The Last Breath”, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2022).

Direktur Green Justice Indonesia, Dana Tarigan, mengatakan saat ini di Batangtoru masih terjadi deforestasi yang berdampak pada habitat orangutan Tapanuli.

"Deforestasinya makin lama makin luar biasa mengkhawatirkan. Jadi tidak hanya bicara orangutan tapi juga mengganggu ketergantungan masyarakat terhadap hutan Batangtoru dan sungainya," kata Dana, saat ditemui, Sabtu ini.

Selain itu, Dana mengatakan, Pemerintah setempat sembarangan memberikan izin kepada perusahaan untuk beroperasi di Batangtoru.

"Izin itu sembarangan sekali dikeluarkan ya. Dimana saja bisa dikeluarkan," jelasnya.

"Lalu ada PLTA Batangtoru yang juga berada di jantung Tapanuli itu. Lalu ada perkebunan, ada panas bumi, dan banyak sekali izin-izin itu akan keluar," sambungnya.

Dana menjelaskan, kondisi di Batangtoru akan semakin kritis jika semua perusahaan di sana serentak memperluas konsesinya.

"Banyak sekali izin-izin itu akan keluar kalau semuanya serentak memperluas konsesinya saya pikir hutan Batangtoru itu akan makin lama semakin kritis,"

"Kalau semua ini dieksploitasi luar biasa, bisa terjadi tinggal 30 persenan lagi lah hutan Batangtoru," ujar Dana.