Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan menggelar simposium bersama menteri sosial budaya di ASEAN membahas penanganan kemiskinan ekstrem, di Bali, Senin  (8/5/2023).

Hasil simposium tersebut nantinya akan dibawa ke KTT ASEAN di Labuan Bajo, 11-12 Mei 2023.

“Nanti mudah-mudahan  simposium ini bisa menghasilkan rumusan dan rekomendasi untuk dibawa ke tingkat KTT ASEAN yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo yang akan dipimpin bapak presiden, karena pada tahun ini Indonesia mendapat kehormatan memegang keketuaan dari ASEAN,” katanya di Nusa Dua Bali pada, Minggu, (7/5/2023).

Dalam simposium tersebut, Indonesia akan menyampaikan pengalaman dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Salah satunya mengenai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dengan target 0 persen pada 2024 sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2022.

“Walaupun di dalam norma dari SDGs itu kemiskinan ekstrem global itu diharapkan selesai pada tahun 2030 namun Indonesia sedang berupaya menyelesaikan itu 6 tahun lebih awal,” katanya.

Baca juga: Respons Muhadjir Disebut Sebagai Cawapres Alternatif: Terima Kasih Kerja Saya Ada yang Menghitung

Muhadjir mengatakan salah satu strategi Indonesia yang coba dibagikan kepada negara ASEAN dalam pengentasan kemiskinan ekstrem adalah leveling atau pemeringkatan warga miskin.

Warga dengan level miskin 3 terbawah digolongkan menjadi warga ekstrem miskin dan warga rentan miskin ekstrem.

“Dan itu sudah kita data by name by address jadi di mana dia siapa dia itu sudah ada data otentik,” katanya.

Dengan adanya pemisahan data tersebut, maka berbagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan tepat sasaran dan terpadu mulai dari pengurangan beban hidup, peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Untuk pengurangan beban hidup dan peningkatan pendapatan misalnya dengan berbagai bantuan sosial yang programnya ada di Kementerian Sosial. Sementara itu pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yaitu mencakup pembangunan jaringan komunikasi, jaringan transportasi, kemudian pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi yang  diperkuat dengan pembangunan Posyandu dan Puskesmas yang representative.

“Sehingga kita harapkan pesan dari bapak presiden bahwa 2024 harus 0 persen, kalau tidak nol minimal mendekati 0 persen,” pungkasnya.