TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Mal Pelayanan Publik (MPP) kini telah hadir dan resmi beroperasi di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Terobosan ini menjadi langkah yang patut disambut bahagia oleh masyarakat Papua. 

Mal Pelayanan Publik pertama di Indonesia Timur tersebut diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, didampingi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Papua Suzana Wanggai dan Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Frans Pekey. 

Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan, kehadiran MPP ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jayapura dan juga Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura.

Dengan kehadiran MPP ini, diharapkan pelayanan publik di Papua bisa menjadi lebih baik. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungannya dalam menghadirkan MPP. 

“Kami berterima kasih ke Pemerintah Pusat yang mana dengan cepat mereka merespons untuk menghadirkan MPP itu di Kota Jayapura,” kata Frans Pekey ketika ditemui usai meresmikan MPP Kota Jayapura, Jumat (19/5/2023) pagi.

"Dengan diresmikannya MPP Kota Jayapura, ini menjadi tonggak sejarah pertama bagi Papua," ucapnya.

MPP Jayapura sediakan 100 layanan publik

Lewat MPP, masyarakat kini hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengakses berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah dengan mudah dan cepat, seperti mengurus perizinan dan pelayanan administratif, serta mendapatkan informasi seputar pelayanan publik. 

"Tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi kami Pemerintah Kota Jayapura dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura yang lebih baik lagi," ujar Pekey.

Pekey juga menyampaikan bahwa terdapat 100 layanan yang akan tersedia di MPP ini, dengan beberapa instansi yang tergabung di MPP Kota Jayapura, di antaranya; Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman Kota Jayapura. 

Selain itu, juga akan tersedia layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, BPJS Kesehatan, Polresta, Imigrasi dan beberapa instansi lainnya. .

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, kehadiran MPP pertama di Papua ini akan memperkuat pelayanan publik di Indonesia timur. 

“Sesuai informasi pak Pj Wali Kota Jayapura tadi sebanyak 100 layanan yang akan ada di MPP dengan puluhan instansi yang tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya,” terang Anas.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kehadiran MPP di berbagai daerah Indonesia menunjukkan Indonesia-sentris bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga sektor pelayanan publik yang ramah bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Ke depannya, menurut Abdullah Azwar Anas, MPP juga akan bergerak menuju MPP Digital yang sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam perwujudan transformasi digital pemerintah. 

Dengan mengusung collaborative governance, MPP Digital akan mengedepankan model birokrasi smart government untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan menjadi magnet investasi. 

Pendirian MPP pertama di Papua ini pun diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi kabupaten dan kota lain di Pulau Papua untuk dapat membangun MPP di wilayahnya.

“Semoga MPP ini menjadi terobosan dalam mempermudah iklim berinvestasi dan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Jayapura maupun secara umum di Pulau Papua, dan saya berharap MPP dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya. 

Berlokasi di Terminal Tipe A Entrop Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, hadirnya MPP di Kota Jayapura juga merupakan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menerapkan program reformasi birokrasi tematik. 

Tidak hanya itu, Mal Pelayanan Publik pertama di Papua ini diharapkan mampu menjadi role model bagi peningkatan fasilitas pelayanan publik di Papua, Papua Barat, hingga di penjuru wilayah Indonesia bagian timur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih merata dan meningkat secara kuantitas dan kualitasnya.