Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ratusan kiai mendatangi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat untuk membahas polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu, Senin (19/6/2023).
Para kiai ini diundang oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.
Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda mulai dari ulama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut dilakukan selama dua jam di ruang Papandayan Gedung Sate.
Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, sudah ada sejumlah poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Terindikasi Menyimpang dan Sesat, Orangtua Diimbau Tak Sekolahkan Anak di Ponpes Al-Zaytun
Namun, ia belum dapat menyampaikannya karena poin-poin itu akan disampaikan terlebih dahulu ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
"Untuk lebih lanjut nanti Gubernur yang akan menyampaikan," jelasnya, Senin (19/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.
Menurutnya, pemerintah akan segera membuat keputusan terkait polemik di Ponpes Al Zaytun.
"Saya tidak bisa menyebutkan, nanti Gubernur yang menyampaikan. Saya diminta Gubernur meminta masukan dari para kiai dan sebuah kesimpulan sudah disampaikan, tapi keputusannya yang akan menyampaikan adalah Gubernur," imbuhnya.
Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar juga belum dapat menyampaikan hasil dari pertemuan ratusan kiai di Gedung Sate.
Rafani Achyar yang turut hadir mengaku ada kesepakatan untuk tidak membocorkan hasil pertemuan sebelum disampaikan ke Ridwan Kamil.
Baca juga: Tentang Ponpes Al Zaytun: Profil, Sejarah hingga Sosok Syekh Panji Gumilang dan Kontroversinya
Sebelumnya, Rafani Achyar mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi untuk menindaklanjuti dugaan aliran sesat di Ponpes Al Zaytun.
Hasil dari pertemuan tersebut dibentuklah tim khusus (timsus) untuk menangani masalah ini.
"Jadi, kemarin belum ada seminggu, kita ini kan ada rapat gabungan di Jabar, gabungan dari Kodam, Polda, Pemda, dari MUI dan Kemenag. Nah, itu simpulannya mau membentuk tim khusus," terangnya.
Selain MUI Jabar, MUI Pusat juga membentuk tim khusus sendiri.
"Kemudian di pusat ternyata juga membentuk tim gitu, jadi kalau ada yang demo sekarang, ada tuntutan segera (mengusut), itu tepat menurut saya," lanjutnya.
Berdasarkan pengamatannya, Ponpes Al Zaytun sudah melakukan sejumlah kontroversi.
"Kalau terkait dengan kriteria kesesatan sudah banyak yang menyimpang lah sebetulnya," tuturnya.
Rafani Achyar mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memberikan teguran ke pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca juga: PWNU Jawa Barat: Haram Memondokkan Anak di Ponpes Al-Zaytun
Menurutnya pimpinan Ponpes Al Zaytun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi.
"Rekomendasi kami meminta kepada pak Gubernur supaya menegur Al-Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," ungkapnya.
Ia mengatakan salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaytun yakni Indonesia termasuk tanah suci.
"Contohnya, salam misalnya mengucapkan assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan."
"Terus jangan jauh-jauh pergi ke Mekkah, Indonesia juga tanah suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," lanjutnya.
Ridwan Kamil akan Berkoordinasi dengan MUI
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan berkoordinasi dengan MUI terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Menurut polemik Ponpes Al Zaytun masuk ke ranah fikih dan ada di wilayah para ulama.
"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ungkapnya, Kamis (15/6/2033), dikutip dari TribunJabar.id
Baca juga: Ridwan Kamil Diminta Menegur Pengurus Al Zaytun agar Tidak Menyampaikan Pernyataan Kontroversi
Ridwan Kamil menambahkan permasalahan ini harus mendapat sorotan langsung dari Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag.
"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," imbuhnya.
Politisi partai Golkar ini berjanji akan melakukan rapat terkait polemik Ponpes Al Zaytun.
Daftar Tuntutan Forum Indramayu Menggugat
Sempat terjadi aksi dorong-dorongan karena pihak pondok juga menyiapkan massa tandingan yang tidak kalah banyak.
Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar turun langsung untuk menenangkan kedua belah pihak agar tidak terjadi bentrokan.
Ia juga meminta massa pendemo untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Koordinator aksi, Syahid Mukhlisin mengatakan unjuk rasa ini dilakukan karena warga resah dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun.
Baca juga: Ponpes Al Zaytun Dikepung Ribuan Warga, Nyanyian Lagu Yahudi Shalom Alecheim Menggema di Lokasi Demo
"Kami mendesak agar MUI dan Kemenag agar segera mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan," paparnya, Kamis (15/6/2023), dikutip dari TribunCirebon.com.
Menurutnya massa yang datang kecewa karena unjuk rasa hanya bisa dilakukan di lokasi yang cukup jauh dari Ponpes Al Zaytun.
"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta," imbuhnya.
Koordinasi aksi lainnya, Jamal Wibisono mengungkapkan ada lima buah tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini.
Tuntutan yang pertama yakni meminta pihak MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.
"Soal kontroversi yang terjadi, kita MUI dan Kemenag untuk segera menindaklanjuti," tuturnya.
Baca juga: Massa Geruduk Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Syekh Panji Gumilang Siapkan Aksi Tandingan
Kemudian tuntutan yang kedua, massa mendengar adanya dugaan kasus rudapaksa yang dilakukan pimpinan ponpes dan berharap kepolisian mengusut kasus ini.
Tuntutan ketiga, terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.
Massa juga mendesak pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.
Jamal Wibisono menambahkan massa ingin Ponpes Al Zaytun dibubarkan karena warga sekitar tidak merasakan manfaat akan keberadaannya.
"Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," terangnya.
(Tribunnews.com/Mohay) (TribunCirebon.com/Handika Rahman/Nazmi Abdurrahman)