TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ajaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang terletak di di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini meresahkan dan membuat gaduh masyarakat.

Pondok pesantren Al-Zaytun tersebut diduga terafiliasi dengan organisasi yang menyimpang.

Sikap tegas ditunjukkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu.

Baca juga: Ratusan Kiai Bahas Dugaan Ajaran Sesat Al-Zaytun di Gedung Sate Bandung

Al-Zaytun menjadi sorotan belakangan ini karena berbagai kontroversial yang mereka lakukan.

Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad, mengatakan, ponpes tersebut mengajarkan pelajaran yang menyimpang dari ajaran Islam.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diputuskan Lembaga Bahtsul Masail (LBM), memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytun hukumnya adalah haram.

Juhadi Mengatakan, sedikitnya ada tiga pertimbangan yang membuat PWNU mengharamkan hukum memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytun.

Pertama, memondokkan anak ke Ponpes Al-Zaytun sama halnya dengan membiarkan anak berada di lingkungan yang buruk.

Baca juga: Tentang Ponpes Al Zaytun: Profil, Sejarah hingga Sosok Syekh Panji Gumilang dan Kontroversinya

Mengingat, banyak penyimpangan syariat dan tata cara beribadah yang dilakukan di ponpes pimpinan Syekh Panji Gumilang tersebut.

Mulai dari bercampurnya saf salat jemaah laki-laki dan perempuan, nyanyian lagu salam Yahudi, hingga menjalankan ibadah haji yang tidak harus pergi ke Makkah dan Madinah.

Alasan kedua, ujar Juhadi, memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytun menjadi haram karena sama halnya dengan memilihkan guru yang salah untuk anak.

Ketiga, memondokkan anak ke Al-Zaytun haram karena hal itu sama saja dengan membiarkan jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang ini menjadi tambah banyak.

"Kewajiban orang tua adalah harus memilihkan pesantren yang baik dan masyhur kompetisinya di bidang agama," ujar Juhadi, Minggu (18/6/2023).

Ia juga memastikan, PWNU Jabar akan ikut hadir dalam pertemuan bersama ratusan kiai di Gedung Sate, Kota Bandung, yang diinisiasi oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas Al-Zaytun, Senin (19/6/2023) ini.

Dalam pertemuan nanti, ujar Juhadi, pihaknya akan tegas menyikapi persoalan Al-Zaytun ini.

PWNU meminta aparat dan pemerintah bisa bersikap tegas menyikapi Al-Zaytun, Ini sekaligus untuk mencegah terjadinya gejolak di tengah masyarakat dan keutuhan NKRI.

"Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan," ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Perintahkan Wagub Jabar Kumpulkan Ratusan Kiai Terkait Polemik Ponpes Al-Zaytun

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPW NasDem Jawa Barat Bidang Agama, Asep Saputra.

Asep mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Panji Gumilang dan Al-Zaytunnya.

Pasalnya, kata Asep, pernyataan-pernyataan Panji Gumilang selalu menghadirkan kontroversi dalam segala hal, mulai kontroversi ajaran di Al-Zaytun yang berlawanan dengan ajaran Islam sudah bersifat provokatif, dan itu bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Negara wajib hadir dalam kasus ini. Kementerian Agama RI harus menyikapi provokasi-provokasi pimpinan Al-Zaytun," ujarnya, kemarin.

Ketegasan pemerintah, lanjutnya, sangat diperlukan dalam upaya mencegah konflik yang mungkin terjadi. Asep mengatakan, eskalasi konflik soal Al-Zaytun ini bisa membesar kapan saja.

"Ini mesti dicegah pemerintah."

Seperti diberitakan, Jumat (18/6) lalu, ratusan orang yang berunjuk rasa menuntut pembubaran Al-Zaytun nyaris bentrok dengan massa Al-Zaytun di depan gerbang ponpes tersebut.

Bentrokan tak terjadi berkat kesigapan aparat kepolisian. Namun, seperti bara dalam sekam, konflik ini bisa sewaktu-waktu kembali meletus.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, sebelumnya juga meminta Pemprov Jabar segera bertindak.

Namun, Gubernur Jabar mengatakan, Pemprov Jabar masih menunggu MUI mengeluarkan fatwanya tentang Al-Zaytun. (handhika rahman/nandri prilatama)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul NU Haramkan Masukkan Anak di Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Seperti Membiarkan di Lingkungan Buruk