Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang Widodo mengembalikan uang pungutan liar (pungli) berkedok infaq dikembalikan.
Ganjar Pranowo sebelumnya telah memberhentikan Widodo dari tugas-tugasnya sebagai kepala sekolah.
Baca juga: Siswa SMKN 1 Sale Rembang Ungkap Pungli Rp300 Ribu kepada Ganjar Pranowo, Begini Keadaannya Sekarang
"Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.
Ganjar tidak menduga temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.
"Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana," ujar Ganjar.
Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak tersebut menurut Ganjar menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun agar berhati-hati.
Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.
"Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa agar tidak memberatkan," jelasnya.
Baca juga: Siswi SMK di Rembang Bongkar Pungli Berkedok Infak di Sekolahnya, Kini Mendapat Pendampingan
Bagi Ganjar masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.
"Ada beberapa sekolah cukup kreatif, dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh tapi bukan siswa, kasihan siswanya," tandasnya.
Ganjar menambahkan, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Ganjar juga mengaku peran masyarakat sangat membantu, apabila masyarakat menemukan hal serupa agar segera melaporkannya.
"Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan," tegasnya.
Baca juga: Sosok dan Harta Kekayaan Widodo, Kepala SMKN 1 Sale yang Dicopot Gara-gara Pungli Berkedok Infak
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.
Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.
Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen," kata Uswatun.
Terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan tersebut saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus.
Baca juga: Dugaan Pungli di SMKN 1 Sale, Kepsek Siap Terima Konsekuensi, Polda Jateng Telusuri Aliran Dana
"Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.
Kepala SMKN 1 Sale tersebut saat ini ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh).
Penjelasan kepala sekolah
Menanggapi hal tersebut, Widodo mengaku sudah berkoordinasi dengan komite sekolah dan para wali murid.
"Itu sebagian dari wali murid itu sudah ikhlas, kalau disuruh mengembalikan. Mereka tidak mau menerima. 'kalau dikembalikan ya saya tolak' wali murid bilange seperti itu," ucap dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/7/2023).
Terkait inisiatifnya membangun musala di sekolah menggunakan uang iuran dari para wali murid, Widodo mengaku mendapatkan respons positif dari para tokoh masyarakat.
"Banyak tokoh masyarakat termasuk kiai mendukung saya terkait inisiatif membangun mushala, karena sifatnya keagamaan untuk ibadah, dan ini nanti juga mungkin selalu didukung, termasuk semua komite," kata dia.
Baca juga: Ganjar Dicurhati Siswa soal Pungli Berkedok Infak, Gubernur Jateng Berang, Bagaimana Nasib Terlapor?
Bahkan, pria yang belasan tahun berprofesi sebagai guru tersebut mengaku rekan-rekan seprofesinya juga mendukung upayanya tersebut.
"Banyak yang mendukung saya termasuk teman-teman se-provinsi Jawa Tengah banyak yang mendukung saya, cuman untuk bersuara itu takut mas. Bahkan banyak sekolah yang menarik iuran jutaan lebih itu juga enggak masalah, cuman kemarin juga mungkin harinya saya," terang dia.
Menurutnya, banyak iuran serupa yang terjadi di beberapa sekolahan. Sehingga lambat-laun hal tersebut kemungkinan akan terungkap secara sendirinya.
"Nah itu kan muncul di postingan TikTok-nya Pak Ganjar ya, mungkin enggak ada intern guru atau kepala sekolah, itu kan muncul malah dari siswa, kan lebih valid, termasuk MAN MTs itu puluhan juta bunyinya untuk sumbangan gedung. Kalau saya pribadi siap menerima cuman ini efeknya kan ke kebijakan ya," jelas dia.
Infaq tidak ditentukan nomimalnya
Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah menegaskan jika infak telah ditentukan nominalnya maka bagian dari pungli.
“Kalau infak kan tempat ibadah ya. Sebenarnya kalau kita membedah kan infak itu sukarela dan tidak ditentukan besarannya."
"Kalau jatuhnya penentuan nominal yang ditentukan, itu namanya pungutan. Kalau tidak dikoordinir dan dikondisikan itu boleh saja selama sukarela,” ungkap uswatun saat ditemui di kantornya, Rabu (12/7/2023).
Baca juga: Terungkapnya Pungli Berkedok Infak di SMKN 1 Sale, Siswa Curhat ke Ganjar, Terkumpul Rp 300 Juta
Dia mengatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga pernah menyampaikan bahwa infak diperbolehkan kepada para kepala sekolah se-Jateng.
Akan tetapi yang banyak terjadi, pihak sekolah menentukan jumlah infak.
Padahal kemampuan setiap wali murid untuk bersedekah tidak sama.
“Dalam pelantikan calon kepala sekolah tahun lalu, Pak Gubernur pernah menegaskan hal itu kok. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi yang sering terjadi dikondisikan, sehingga yang tidak mampu akhirnya terpaksa harus membayar,” lanjutnya.
Untuk itu, pihaknya cenderung mendorong sekolah untuk mencari dana selain dari infak atau segala bentuk pungutan lainnya.
Seperti halnya menggalang dana dari alumni yang notabenenya sudah tidak berstatus siswa atau anak.
“Terhitung mulai tahun 2020, Jawa Tengah ini sudah menerapkan sekolah bebas pungutan dalam bentum apa pun."
"Pak Gubernur juga sudah menyampaikan. Utamanya di satuan pendidikan ini sangat rentan karena memang mayoritas peserta didik di Jateng ini masih kategori miskin,” tandasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Tak Hanya Bebas Tugaskan Kepsek, Ganjar Minta Uang Pungli Berkedok Infak SMKN 1 Sale Dikembalikan
Kepala SMKN 1 Sale Rembang Buka Suara Usai Diminta Ganjar Kembalikan Uang Pungli Berkedok Infak