Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPW Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP) Papua Barat, Yugga Tri Surahman mengatakan bangsa Indonesia banyak dihadapkan pada persoalan mulai dari pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi yang belum merata di tanah Papua Barat.
Berkenaan dengan itu ia memandang perlunya pemaksimalan pelatihan dan pendidikan secara terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan di tanah Papua Barat.
"Pelatihan dan pendidikan perlu didorong dan dimaksimalkan secara terstruktur agar upaya-upaya yang dilakukan baik pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dapat terarah dan berkesinambungan sehingga dapat membawa dampak baik bagi kalangan masyarakat di Papua Barat," kata Yugga usai dilantik oleh Bendum DPP PRP, Widi Pranita di Manokwari, Jumat (8/12/2023).
Ia mengatakan saat ini pemerintah pusat maupun tingkat daerah perlu terus berbenah diri, memperbaiki semua yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di tanah Papua Barat.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan turut menggandeng organisasi kemasyarakatan guna ikut serta membangun masyarakat yang kuat dan kokoh, sekaligus agar masyarakat Papua Barat mendapatkan kehidupan yang layak dari semua aspek.
"Pentingnya organisasi yang kuat dan kokoh serta harus bersinergi dengan masyarakat baik di daerah perkotaan sampai ke pelosok daerah, isu-isu politik yang berkembang saat ini harus memiliki nilai - nilai kesadaran dan memiliki moral yang baik terhadap bangsa ini agar tidak terpecah belah," jelasnya.
Sekilas Tentang Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP)
Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP) merupakan organisasi masyarakat dan terdaftar resmi di Kemenkumham.
PRP pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 1 Juni 2023, atau bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
PRP diketuai oleh David Krisna Alka yang merupakan seorang aktivis berlatar belakang Muhammadiyah. David Krisna juga merupakan peneliti senior MAARIF Institute.
Sementara itu M. Huda Prayoga menjabat sebagai Sekjen DPP PRP.