Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan evakuasi dan penyelamatan warga terdampak bencana banjir bandang, tanah longsor, dan pergerakan tanah yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Puan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menelan korban jiwa ini.
Baca juga: Banjir dan Longsor di Kabupaten Sukabumi, Satu orang Meninggal
"Segera evakuasi masyarakat yang masih terjebak di lokasi bencana. Pemerintah harus memprioritaskan keselamatan warga," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, banjir melanda tujuh kecamatan, termasuk Ciemas, Palabuhanratu, dan Gegerbitung.
Sementara itu, tanah longsor terjadi di 14 titik dengan dampak terbesar di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, dan Warungkiara.
Pergerakan tanah juga dilaporkan di empat lokasi, di antaranya Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, dan Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung.
Banjir bandang akibat derasnya arus Sungai Cikaso di Kecamatan Sagaranten bahkan sempat menyeret kendaraan.
Longsor di Kecamatan Simpenan juga merenggut nyawa seorang anak.
Baca juga: Kepala BMKG Sikapi Banjir Bandang di Sukabumi: Tetap Waspada, Ini Baru Awal Musim Hujan
Sementara seorang lansia di Kampung Gunung Baen, Desa Karangjaya, masih tertimbun material longsor.
"Dukacita dan keprihatinan mendalam saya sampaikan untuk para korban dan warga Sukabumi yang terdampak bencana. Kami mendorong Pemerintah bersama instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah darurat bencana secara efektif," ujar Puan.
Puan menegaskan pentingnya percepatan distribusi logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya ke lokasi bencana.
Dia juga menyoroti kebutuhan tempat pengungsian yang ramah untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
"Selain kebutuhan logistik dan kebutuhan medis, lokasi pengungsian harus ramah bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta warga yang memiliki penyakit bawaan," tegas Puan.
Puan juga meminta pemerintah daerah dan BNPB segera mendata kerusakan akibat bencana untuk memastikan rehabilitasi dapat dilakukan segera setelah fase darurat berakhir.
"Pemerintah agar segera mengambil langkah strategis guna memastikan keselamatan masyarakat dan mitigasi bencana sebaik-baiknya," tuturnya.