Ringkasan Berita:

• Bencana banjir bandang Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan dalam skala masif.
• Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa kesulitan belajar.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek serta BRIN menekankan pentingnya jaminan hak-hak pendidikan pada anak-anak terdampak banjir bandang Sumatera.

Raker yang digelar 8 Desember 2025 tmembahas dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta langkah-langkah yang sedang dan perlu dilakukan.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, bencana banjir bandang Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya. 

"Di tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi juga terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus," ujarnya.

"Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah," imbuhnya.

Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa.

Baca juga: Sosok Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR Minta Pemerintah Pulihkan Pendidikan di Wilayah Banjir Sumatra

Rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi. Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementrian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan.

Komisi X menilai ada delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan negara:

• Memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai, agar ritme belajar anak tidak hilang.
• Mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana dan berbasis peta risiko.
• Menyediakan layanan psikososial secara sistematis bagi siswa dan guru.
• Memastikan perlengkapan belajar dasar tersedia, termasuk alat tulis, buku, seragam, dan gawai.
• Memberikan relaksasi aturan pendidikan, menyederhanakan administrasi, menunda proses penilaian seperti ujian, serta mempercepat bantuan operasional dan rehabilitasi.

• Memberikan bantuan seperti pembebasan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar wilayah bencana namun keluarganya terdampak
• Memberikan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak
• Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas.

"Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya," kata dia.

Dia menegaskan, negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan.

Komisi X DPR RI mendesak mitra Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN untuk melakukan percepatan langkah  pemulihan pasca bencana dan  memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka. (tribunnews/fin)