TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Penanganan bencana banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Sumatera akhir November 2025 lalu masih menjadi sorotan masyarakat hingga saat ini.

Banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu menjadi sorotan Media Survei Nasional (Median).

Dalam surveinya, Median merilis hasil survei opini pengguna media sosial bertema “Bedah Opini Penanganan Bencana Sumatera & Isu Politik Lainnya" yang dipublikasikan di Jakara, Selasa (20/1/2026). 

Survei ini menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Pusat, khususnya Presiden dan kementerian terkait, dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa mayoritas responden menyampaikan ketidakpuasan terhadap penanganan bencana tersebut.

Dalam pertanyaan mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Pusat dalam menangani banjir di Sumatera.

Sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.

Sementara 38,3 persen menyatakan puas atau sangat puas.

"Beberapa alasan utama ketidakpuasan publik, antara lain 26,8 persen responden menilai respons pemerintah tidak cukup cepat. Selain itu, 10,4 persen responden menyebut bantuan yang diberikan dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan korban," ungkapnya.

Faktor lain yang turut memengaruhi ketidakpuasan tambah Rico, adalah pandangan bahwa banjir di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sebagaimana disampaikan oleh 3,4 persen responden. 

"Selanjutnya, 2,8 persen responden menyoroti distribusi bantuan yang dianggap tidak merata, sementara 2,1 persen responden menilai pemerintah kurang melakukan upaya pencegahan bencana," katanya.

Di sisi lain, Rico mengungkapkan bahwa responden yang menyatakan puas memiliki sejumlah alasan. 

Survei mencatat 16,1 persen responden menilai respons penanganan bencana oleh Pemerintah Pusat sudah cukup baik.

Selain itu, 5,2 persen responden menganggap bantuan logistik yang diberikan relatif lengkap, dan 5,1 persen responden menilai pemerintah telah bekerja maksimal dalam situasi darurat.

Sebanyak 2,8 persen responden melihat banyak pejabat tinggi negara memberikan perhatian langsung di lokasi bencana, serta 2,7 persen responden yang menilai respons pemerintah sangat cepat.