Ringkasan Berita:

• Hunian sementara bagi warga terdampak banjir dibangun di sejumlah wilayah Sumatra Barat, termasuk Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar.
• Kualitas huntara ditingkatkan sesuai instruksi Presiden dengan atap lebih tinggi, plafon, dan fasilitas pendukung demi kenyamanan warga.
• Pembangunan ini disambut positif masyarakat dan diharapkan membantu pemulihan pascabencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Hunian sementara (Huntara) untuk warga terdampak banjir dibangun di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Linggai Duo Koto dan Bancah, Kabupaten Agam serta Sumpur Malalo Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Sebagai pelaksana pembangunan, PT Nindya Karya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan spesifikasi huntara, khususnya pada ketinggian atap yang ditingkatkan dari 2,4 meter menjadi tiga meter serta penambahan plafon, guna mendukung kenyamanan penghuni selama masa pemulihan. 

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mendampingi Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja ke lokasi huntara Batang Anai pada Kamis (22/1/2026). 

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan kualitas pekerjaan, progres pembangunan, serta kesiapan fasilitas pendukung berjalan sesuai rencana. 

“Kami memastikan seluruh instruksi Presiden terkait dengan peningkatan kualitas huntara bisa diterapkan di lapangan. Bagi kami, huntara ini bukan hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga bagaimana menghadirkan ruang tinggal yang mendukung kenyamanan dan aktivitas warga,” ujar Firmansyah. 

Baca juga: Tinjau Langsung, Ketua Satgas Tito Karnavian Pastikan Huntara Pengungsi di Pidie Jaya Layak Huni

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI menilai kehadiran BUMN karya di lokasi bencana menjadi elemen penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. 

Di Batang Anai PT Nindya Karya membangun 40 unit, sementara itu di beberapa wilayah lain di Sumatera Barat, meliputi 20 unit di Linggai dan 35 unit di Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta 28 unit di Sumpur Malalo, Kabupaten Tanah Datar. 

Untuk menunjang kebutuhan warga, kawasan huntara dengan unit toilet, dapur umum, area cuci dan jemuran, ruang komunal berukuran 4x8 meter, taman bermain serta lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan ak vitas sosial. 

Kehadiran huntara ini disambut positif masyarakat terdampak. Masyarakat yang terdampak juga berharap bisa mendapatkan tempat yang layak dan nyaman dalam melewati masa pemulihan pascabencana ini. 

Pembangunan huntara merupakan bagian dari sinergi Danantara Indonesia bersama Keluarga Besar BUMN melalui payung BUMN Peduli, guna memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran di wilayah terdampak bencana. 

Aceh Paling Banyak Ajukan Huntara
 
Di Provinsi Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak mengajukan pembangunan huntara.

Daerah tersebut meliputi Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Dari seluruh daerah itu, hanya Kabupaten Pidie yang menyatakan membiayai sendiri pembangunan huntara karena jumlah kebutuhan relatif kecil, yakni 12 unit.

Lokasi pembangunan di enam kabupaten—Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen—telah ditetapkan.

Sementara Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.