Ringkasan Berita:

• Menjelang Ramadan, warga korban bencana di Aceh masih bertahan di pengungsian dengan kegelisahan mendalam. 
• Mereka khawatir tak bisa menjalankan tradisi berbagi makanan, kehilangan rasa aman, dan bergantung pada donasi untuk bertahan hidup.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kegelisahan dirasakan warga korban bencana di Aceh yang hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian. 

Bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga hilangnya tradisi, rasa aman, dan kepastian hidup akibat lambatnya pemulihan pascabencana.

Hal tersebut disampaikan Juru Kampanye Program Trend Asia, Novita Indri, yang mendengar langsung curahan hati warga saat mengunjungi lokasi pengungsian. 

Salah satu kekhawatiran terbesar warga adalah ketidakmampuan menjalani tradisi menyambut Ramadan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan sosial mereka.

“Nah, terakhir juga yang mau saya sampaikan sebentar lagi Ramadan. Kemarin salah satu kekhawatiran warga ketika saya ketemu di lokasi pengungsian adalah ketika Ramadhan datang,” ujar Novita pada diskusi virtual yang diselenggarakan LaporIklim, Selasa (10/2/2026). 

Di Aceh, menjelang Ramadan terdapat kebiasaan berbagi makanan berbahan daging sebagai bentuk kebersamaan. 

Namun bagi warga pengungsi, tradisi tersebut terasa semakin jauh dari jangkauan.

Novita menuturkan, warga mengaku sedih karena kemungkinan besar mereka tidak bisa menjalankan tradisi itu tahun ini. 

Situasi berpuasa dan berlebaran di pengungsian sangat berbeda dibandingkan merayakannya bersama keluarga di rumah sendiri.

Baca juga: Mendagri Tito Pastikan Stok Pangan di Aceh Aman Jelang Ramadan

Bertahan di Pengungsian, Bergantung pada Donasi

Hingga kini, banyak warga masih harus bertahan di pengungsian akibat rumah yang rusak dan belum pulih. 

Di tengah keterbatasan, bantuan dari masyarakat justru menjadi penopang utama kehidupan mereka.

Novita menemukan fakta bahwa di beberapa lokasi pengungsian, bantuan dari warga datang lebih cepat dibandingkan bantuan pemerintah. 

Donasi berupa beras, sembako, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya mengalir hampir setiap pekan, terutama pada bulan pertama dan kedua pascabencana.

Namun di balik bantuan tersebut, muncul kekhawatiran baru. 

Sejak Desember, sebagian warga mulai berhemat karena cemas bantuan tidak akan terus berdatangan hingga kondisi mereka benar-benar pulih.

Ketergantungan terhadap donasi tidak bisa dihindari karena pekerjaan warga belum kembali normal. 

Meski demikian, beberapa keluarga yang masih memiliki rumah mulai membersihkan sisa lumpur dan mencoba kembali beraktivitas ekonomi, seperti berjualan, demi memutar roda pendapatan dan tidak terus bergantung pada bantuan.

Upaya ini diakui Novita bukan hal mudah, mengingat skala kerusakan yang sangat besar dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan warga.

Baca juga: Apakah pada Awal Puasa Ramadan 2026 Sekolah Libur? Berikut Jadwal dan Penjelasannya

Sekolah Terdampak, Trauma Anak Minim Penanganan

Selain persoalan ekonomi dan hunian, sektor pendidikan juga terdampak signifikan. Di tiga kabupaten yang dikunjungi, terdapat sejumlah sekolah yang rusak akibat material lumpur.

Sebagian sekolah mulai kembali beroperasi saat tahun ajaran baru, meski anak-anak tertinggal pelajaran hingga dua bulan. 

Namun, layanan trauma healing dinilai masih sangat minim, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Novita mengingatkan bahwa peristiwa 26 November terjadi secara tiba-tiba dan meninggalkan trauma mendalam. 

Anak-anak tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu malam rumah mereka bisa hilang dan hidup mereka berubah drastis.

Ia mengisahkan pengalamannya di Pidie Jaya, saat seorang anak kecil menjerit dan menangis ketika melihat aliran sungai di tengah gerimis. 

Lokasi pengungsian yang berhadapan langsung dengan sungai membuat anak tersebut kembali teringat pada peristiwa banjir yang dialaminya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan psikologis masih jauh dari memadai dan berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Baca juga: Aceh Minta Penghapusan Barcode BBM Subsidi saat Ramadan-Idul Fitri, Ini Kata Ketua MPR

Tiga Bulan Berlalu, Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan

Memasuki hampir tiga bulan pascabencana di Sumatera, termasuk Aceh, Novita mempertanyakan lambatnya respons pemerintah pusat.

Ia menyoroti belum ditetapkannya status bencana nasional, meski situasi di lapangan dinilai sangat mengkhawatirkan.

Kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat material seperti rumah rusak dan jembatan putus, tetapi juga berdampak pada pendapatan ekonomi warga dan kondisi psikologis mereka. 

Pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu sangat panjang.

“Dan sampai sekarang juga masih bertanya-tanya kenapa pemerintah masih belum menetapkan status bencana nasional gitu. Apa yang menghambat itu? Padahal situasinya di lapangan itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu,” tegas Novita.

Ia juga mempertanyakan kecukupan anggaran rehabilitasi yang disebutkan pemerintah, mengingat pemulihan Aceh ke kondisi semula disebut-sebut bisa memakan waktu puluhan tahun.

Solidaritas Warga Kuat, Tapi Tak Cukup

Di tengah lambatnya respons negara, solidaritas masyarakat sipil justru terlihat kuat. Donasi publik dan bantuan antar warga mengalir sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Sumatera.

Namun menurut Novita, solidaritas warga tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. 

Kerusakan yang terjadi bersifat sistematis dan membutuhkan perbaikan tata kelola lingkungan serta kebijakan perizinan yang lebih bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan sekadar takdir, melainkan akibat dari kelalaian sistemik dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Nah ini adalah sebuah peristiwa yang bukan kebetulan atau bukan takdir. Tapi ini ada bagian campur tangan dari korsakal sistem,” katanya.

Novita berharap bencana di Sumatera menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem tanggap darurat dan adaptasi kebencanaan.

Respons yang cepat dan tepat dinilai krusial agar tragedi serupa tidak terus berulang dan memakan korban lebih banyak.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Instruksikan Jajaran Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan

Prakiraan Awal Ramadan 2026: Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan BRIN

Penentuan awal puasa Ramadan 2026 menjadi perhatian umat Islam di Indonesia. Perbedaan metode hisab dan rukyat membuat tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah kerap dinantikan. Sejumlah lembaga telah menyampaikan prakiraan masing-masing.

Pemerintah

Kementerian Agama akan menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026.

Sidang ini diawali pemaparan posisi hilal berdasarkan hisab, lalu laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah. Hasil sidang menjadi dasar penetapan resmi 1 Ramadan.

Nahdlatul Ulama (NU)

NU menggunakan metode rukyatul hilal dengan dukungan data hisab. Jika hilal teramati sesuai kriteria imkanur rukyah, maka 1 Ramadan ditetapkan keesokan harinya.

Keputusan diumumkan setelah laporan rukyat dikaji Lembaga Falakiyah NU.

Muhammadiyah

Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Idul Fitri ditetapkan pada Jumat, 20 Maret 2026.

BRIN

Peneliti BRIN memprediksi 1 Ramadan berpotensi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Hilal pada 17 Februari diperkirakan masih di bawah ufuk sehingga tidak bisa dirukyat. Pengamatan hilal pada 18 Februari menjadi penentu bagi pihak yang mengutamakan rukyat.

Perbedaan prakiraan awal Ramadan merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian dari dinamika penetapan kalender hijriah di Indonesia.

Masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi dan tetap saling menghormati perbedaan dalam menjalankan ibadah puasa.