Ringkasan Berita:

• Pembangunan Aceh harus tumbuh bersama alam, bukan menaklukkan alam.
• Paradigma Growth with Nature harus menjadi arah pembangunan baru Aceh.
• Pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang tangguh, hijau, dan inklusif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pembangunan Aceh harus tumbuh bersama alam, bukan menaklukkan alam.

Safrizal mengingatkan kembali tragedi tsunami 2004 yang merenggut lebih dari 170 ribu jiwa, serta bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 yang menimbulkan kerugian Rp68,67 triliun dan mengungsikan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga.

Baca juga: Saat Air Bersih Masih Langka, 70 Sumur Dibangun dari Aceh

Safrizal menegaskan bahwa paradigma Growth with Nature harus menjadi arah pembangunan baru Aceh. Kawasan Ekosistem Leuser disebut sebagai modal ekologis dunia dengan valuasi jasa lingkungan lebih dari USD 600 juta per tahun.

"Menjaga hutan bukanlah beban pembangunan, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat," kata dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Baca juga: BNPB Minta Pengembang Kebut Pembangunan Huntara di Desa Sukajadi Aceh Tamiang

Ia juga mengangkat kearifan lokal sebagai fondasi penting. Hadih Maja menyebutkan: “Di bineh pasi ta pula aron, di dalam neuheun ta pula bangka…” yang bermakna menanam cemara di pesisir dan mangrove di tambak agar masyarakat terlindungi dari air pasang. 

Safrizal menekankan bahwa pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, dan Keujruen Blang adalah bukti bahwa masyarakat Aceh telah mengenal prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah sustainability populer secara global.

Sebagai tindak lanjut, ia menekankan perlunya langkah konkret yang mencakup penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan regulasi kawasan lindung, pengembangan proyek percontohan solusi berbasis alam serta penguatan masyarakat adat, serta pengembangan skema pembiayaan hijau dan kolaborasi lintas wilayah. 

“Tidak cukup sama-sama bekerja, tetapi harus bekerja sama,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang tangguh, hijau, dan inklusif.

Baca juga: ILO Gandeng Pemkot Banda Aceh Realisasikan Kota Parfum Dunia di Indonesia

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, Aceh mengalami bencana hidrometeorologi besar berupa banjir bandang dan longsor pada akhir November, menewaskan lebih dari 1.100 orang, membuat 1,2 juta warga mengungsi, dan merusak lebih dari 156 ribu rumah. 

Pemerintah menetapkan status tanggap darurat nasional dan memperpanjang masa darurat hingga awal 2026. 

Kronologi Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025

• Puncak kejadian: Akhir November 2025.
• Jenis bencana: Banjir besar, banjir bandang, tanah longsor.
• Wilayah terdampak: Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Besar. 

Penyebab Utama

• Curah hujan ekstrem >300 mm/hari di beberapa wilayah.
• Siklon Tropis Senyar terbentuk di Selat Malaka, memicu hujan lebat dan angin kencang hingga 80 km/jam.
• Faktor antropogenik: deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya tata kelola lingkungan memperparah dampak.

Status & Penanganan

• Status darurat: Tanggap darurat ditetapkan 28 November–11 Desember 2025, kemudian diperpanjang sesuai kebutuhan.
• Langkah pemerintah: Evakuasi massal, distribusi logistik, perbaikan jalan/jembatan, layanan kesehatan darurat, pembangunan hunian sementara.
• Transisi darurat: Diperpanjang hingga 90 hari pada 2026 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.