Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terungkap sejumlah aktivitas Bupati Muara Enim, Edison sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta dan Sumatera Selatan pada Minggu (7/6/2026) hingga Senin (8/6/2026).
Yang paling menyorot perhatian yakni Bupati Edison sempat menghadiri acara antikorupsi KPK di Palembang.
Aktivitas lainnya Bupati Edison seperti biasa memimpin apel bulanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim hingga penyerahan keputusan pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) serta penyerahan bantuan kendaraan ambulans dan mobil toilet dari PT KAI Divre III Palembang.
Bupati Edison Ditangkap 5 Hari Setelah Hadiri Acara Antikorupsi
Penangkapan ini terjadi hanya berselang lima hari setelah Edison menghadiri acara penandatanganan komitmen pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palembang.
Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Jarak antara Palembang ke Muara Enim yakni 188 KM.
Jika ditempuh via kendaraan jalur darat memakan waktu 3 jam 31 menit.
Baca juga: Bupati Edison Ditangkap KPK: Gubernur Sumsel Herman Deru Syok Elus Dada, Wabup Sumarni Tidak Tahu
Berdasarkan jejak digital di akun Instagram resmi @humaspimpinan_muaraenim, Edison baru saja mengikuti kegiatan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Kamis (4/6/2026). Bupati Edison ditangkap KPK pada Senin (8/6/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama KPK itu digelar di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Palembang.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru serta Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono.
Dalam unggahan dinasnya, Edison bahkan sempat memberikan imbauan tegas kepada seluruh aparatur Pemkab Muara Enim.
Ia meminta jajarannya proaktif memahami regulasi, menjaga transparansi, menghindari penggelembungan dana (mark-up), serta menolak keras proyek fiktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Bupati mengimbau seluruh aparatur Pemkab Muara Enim untuk selalu proaktif memahami regulasi, menjaga transparansi, menghindari mark-up, serta menolak keras pekerjaan fiktif demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tulis akun @humaspimpinan_muaraenim.