News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Heboh di Facebook! Film Upin & Ipin 'Bahaya Asap' Sindir Indonesia?

Penulis: Robertus Rimawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNNEWS.COM - Film Kartun Upin & Ipin bikin heboh setelah di akun Facebook diunggah episode 'Bahaya Jerebu (Asap),' kontan banyak yang berbagi dan panen komentar.

Sebuah Fanpage Facebook dengan nama Upin & Ipin mengunggah sebuah episode bertemakan bahaya asap, Selasa (6/10/2015).

Kontan postingan tersebut menuai banyak komentar, pemilik akun Facebook asal Malaysia sebagian besar mengaku suka postingan ini bahkan membagikannya sementara akun Facebook dari Indonesia banyak mengungkapkan ketidaksukaan.

Demikian pula dengan komentar yang ada di postingan film tersebut di Youtube.

Sejak diunggah pada 14 September 2015 lalu hingga berita ini diturunkan sudah ada 1.491.781 kali video ini ditonton.

Beberapa netizen memberikan komentarnya ada yang bilang, "I love upin ipin."

Ada juga seorang netizen yang menyatakan ketidaksukaan dengan film ini karena menilai film ini menyindir Indonesia/

Netisen lainnya berkomentar,"Saya sangat minat cerita upin ipin . ia kelakar."

Isi Kisah Film Upin & Ipin

Film tersebut berdurasi sekitar 18 menit, diunggah oleh akun Les' Copaque Production dengan menulis: Upin & Ipin- Bahaya Jerebu [Full Episod].

Dalam kisah tersebut tak sedikitpun menyinggung Indonesia.

Anak-anak bermain dan diingatkan oleh keluarga dan guru soal bahaya asap.

Guru Upin & Upin misalnya, ia menjelaskan bahwa asap berasal dari berbagai hal, mulai dari pembakaran sampah, pembakaran hutan, asap pabrik dan knalpot.

Film ini menjadi heboh setelah diunggah dan beberapa warga Malaysia yang merasa terganggu karena asap pembakaran hutan dari Indonesia seolah menjadikan film ini sebagai sindiran halus agar asap segera ditangani dengan cepat.

Penanganan Asap

Terkait penanganan asap, seperti dikutop dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo terus memantau proses pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Jokowi menyebut, proses pemadaman dilakukan melalui darat, udara, dan pembuatan kanal bersekat untuk perendaman lahan gambut.

"Saya senang pembuatan kanal bersekat untuk rewetting (perendaman) lahan gambut terus dilakukan di Kalteng, Jambi, dan Riau," tulis Presiden Jokowi melaui akun Twitter-nya, @jokowi, yang dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (4/10/2015).

Dari situs Setkab.go.id disebutkan juga bahwa Jokowi berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan melalui Facebook.

Jokowi memastikan pemerintah tidak tinggal diam menyikapi masalah kebakaran hutan.

"Ayo semua ikut bergerak membantu memadamkan api, menghilangkan asap. Semoga usaha kita barhasil," ujar Jokowi.

Pada pekan lalu, Jokowi bersama menteri terkait meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa titik-titik api di lahan gambut sudah seperti bencana musiman.

Kebakaran hutan dan lahan selalu muncul setiap tahun. Penyebabnya adalah tata kelola lahan gambut yang buruk.

Menurut Jokowi, langkah darurat penanggulangan kebakaran di lahan gambut harus cepat dilakukan.

"Saya memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemda, agar mewajibkan perusahaan membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman tanah gambut," kata Jokowi.

Dengan ketersediaan air di sekitar lahan gambut, lanjut Jokowi, mesin pompa dapat langsung dioperasikan untuk memadamkan api.

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pembakar hutan yang telah menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Saat meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pekan lalu, Jokowi telah meminta pembuatan embung besar-besaran di lokasi kebakaran hutan yang terletak di area lahan gambut.

Anggaran pembuatan embung berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jokowi juga memerintahkan TNI untuk terlibat dalam pembangunan kanal dengan alasan memiliki mobilisasi yang cepat.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini