Baca tanpa iklan
Lantaran dalam UU Perfilman telah diaturan mengenai laporan jumlah penonton, menurut Kemala, peraturan menteri sebaiknya sekadar turunan.
“Jadi (peraturan menteri) menjadi aturan lanjutan yang menentukan' berkalanya itu berapa lama, satu bulan sekali atau dua bulan sekali. Kalau peraturan menteri mengatur bahwa laporan harus disampaikan ke publik dan harus instan, itu ya melampaui apa yang sudah diatur UU,” imbaunya.
Sementara untuk memajukan industri perfilman nasional, menurut Kemala terletak pada kualitas film.
“Sudah banyak buktinya bahwa film yang nyambung dengan keinginan masyarakat selalu dipenuhi penonton,” ungkapnya. (*)