Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya mengungkapkan, putra aktor senior Jeremy Thomas (45), Axel Matthew Thomas (19), mengakui perbuatannya telah mentransfer uang Rp 1,5 juta untuk membeli psikotropika jenis happy five.
"Axel telah memesan barang tersebut dan mengakui telah mentransfer uang Rp 1,5 juta menggunakan salah satu bank," kata Kabid Humas Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Gedung Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).
Pengakuan Axel itu muncul setelah menjalani proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (18/7/2017) malam. Argo menambahkan, Axel mengaku baru sekali memesan psikotropika jenis happy five.
"Pemesananan ini baru sekali ini. Tetapi masih kami dalami pemeriksaanya, karena belum selesai," ucapnya.
Meski baru sekali, pihak kepolisian tetap menyatakan Axel bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan psikotropika.
"Yang penting dia (Axel) ikut dalam permufakatan itu, kemudian dia ikut memesan di situ, sehingga kami mendapatkan dia bisa dikenakan UU Psikotropika pasal 71," jelasnya.
"Meski urine negatif, dia ikut permufakatannya itu sudah salah. Memesan barang sudah kena pasal, mentransfer apalagi," sambungnya.
Lanjut Argo, pihak kepolisian pun sudah mendapatkan keterangan yang cukup jelas, tetapi tetap terus mendalami kasus Axel.
"Catatan kertas ada, pengakuan tersangka sudah, pengakuan dia sudah, pengakuan saksi sudah. Sementara yang kami kejar itu dulu, nanti kami dalami," papar Argo Yuwono.
Senin (17/7/2017) lalu, Jeremy Thomas menegaskan bahwa Axel tidak pernah mentransfer uang untuk memesan happy five.
Jeremy berdalih bahwa Axel mentransfer uang untuk membeli baju, bukan untuk membeli barang haram tersebut.
Tetapi, pada Selasa malam, setelah menanyakan kembali kepada Axel, putranya itu rupanya sudah mengakui perbuatannya kepada sang ayah.
Dengan demikian, Jeremy sebagai orangtua akan mendampingi putranya menjalani prosedur hukum yang akan dijalaninya secara kooperatif. (*)