Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Feryanto Hadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter dan aktris Callista Wijaya sudah terlanjur sebal dan hampir putus asa ketika uang investasinya di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak kunjung cair.
Sudah setahun ia menunggu dan hanya mendapatkan janji-janji manis. Terakhir, pelantun "Hati yang Luka" itu dijanjikan lagi tahun ini uang yang jadi hak miliknya bakal cair.
"Katanya suruh tunggu tahun ini lagi," ungkapnya kepada Tribunnwws.com Network, Kamis (2/2/2019).
Tidak adanya kejelasan kapan tepatnya uang miliknya akan dicairkan, membuat Callista skeptis.
Di akun instagramnya, ia mengadu kepada Menteri BUMN Erick Tohir hingga Presiden Joko Widodo agar kasus Jiwasraya bisa segera dibereskan karena ia tak kunjung mendapat kejelasan soal program yang diikutinya yakni JS Proteksi Plan, salah satu produk bancassurance Jiwasraya.
Baca: Presenter Callista Wijaya Jadi Korban Jiwasraya, Uang untuk Berobat Sang Ibu Tak Kunjung Cair
Baca: Tiba-tiba Ditantang Ponakannya Nyanyi Duet, Wishnutama Ternyata Jago Nge-rap: Lihat Aksi Kerennya!
"Tolong kepada Pak Erick Tohir dan Pak Jokowi untuk segera diselesaikan permasalahan investasi milik BUMN ini. Karena sudah lewat satu tahun JSPP saya belum bisa dicairkan pokoknya," tulis Callista dengan memention akun milik Erick Tohir dan Joko Widodo.
"BTN sebagai pihak yang menawarkan asuransi ini juga tidak bisa bertanggungjawab," imbuhnya.
Menurut Callista, tertundanya pembayaran klaim dari Jiwasraya membuat rencana-rencananya berantakan.
Yang paling sedih, ia sedianya akan mempergunakan uangnya tersebut untuk biaya berobat sang ibu.
"Padahal uang itu sudah direncanakan untuk banyak hal termasuk untuk biaya berobat ibu saya dan modal usaha lainnya. Sekarang jadi berantakan akibat permasalahan Jiwasraya ini yang sebelumnya sangat kita percayai sebagai salah satu produk investasi BUMN yang diawasi oleh OJK," keluhnya.
Baca: Erick Tohir Bicara Peluang Sandiaga Uno Masuk BUMN: Tak Mungkin Sandi Melepas Gerindra
Baca: Saran Mantan Sesmen BUMN Said Didu untuk Erick Thohir Bertahan Hadapi Teror: Teror Itu Biasa
Callista berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalah tersebut. Sebab, masih banyak nasabah lainnya yang bernasib sama dengannya dan hanya mendapatkan janji-janji tanpa ada kepastian.
Selain Callista, sejumlah nasabah lainnya sudah mencoba ingin bertemu dengan Erick Tohir di kantornya. Mereka ingin mengadu dan meminta agar menteri bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi.
Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.
Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.
"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.
Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.
"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada," kata Jokowi.
Menanggapi masalah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.
Menkeu mengatakan bakal melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya