Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Prof Kusnandi Rusmil, menyebut banyak penyakit di dunia sampai sekarang belum ada vaksinnya.
"Untuk bikin vaksin itu enggak gampang, itu lama prosesnya. Jadi hanya beberapa penyakit yang kita bisa hitung vaksinnya," kata Kusnandi dalam dialog MNC Trijaya bertajuk Pengenalan Vaksin (Tak Kenal Maka Tak Kebal), Kamis (5/11/2020).
Kusnandi menyebut butuh penelitian yang panjang agar vaksin suatu penyakit bisa diciptakan.
Selain itu, aspek kehati-hatian dan ketelitian juga menjadi aspek utama saat pembuatan vaksin.
"Jadi saya harapkan, penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya karena enggak gampang, pergunakanlah. Sayang kalau enggak (digunakan)," katanya.
Terlebih, vaksin yang sudah beredar luas untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, menurut Kusnandi, sudah melalui proses legitimasi dari badan-badan kesehatan di dunia.
Baca juga: Relawan Satgas Covid-19: 3M Harus Tetap Dilakukan Meski Ada Vaksin
Baca juga: Pemerintah Masih Tunggu EUA dari BPOM, Rencana Vaksinasi Covid 19 Mundur, Minggu Ketiga Desember
"Itu tandanya sudah dicoba sama WHO. Kalau di Indonesia sudah dianalisis oleh BPOM. Jadi enggak mungkinlah mereka mencelakakan kita," pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020. Rencana ini mundur bila dibandingkan rencana awal yang disebut akan dimulai pada November 2020.
“Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember,” kata Luhut saat menyampaikan paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11/2020), seperti dilansir dari Antara.
Luhut menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya,” kata Luhut.
Ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan,” imbuh dia.
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menambahkan, pemerintah berencana menjadikan Bali sebagai wilayah zona hijau pada awal 2021, menyusul kegiatan vaksinasi mendatang.
Sebelumnya, Luhut menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 yang tadinya dimulai pada pertengaan November 2020 dapat mundur.
Menurut dia, mundurnya kegiatan vaksinasi itu bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan BPOM memerlukan waktu untuk menerbitkan EUA.