TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah belakangan menjadi sorotan, terutama dalam kaitannya dengan upaya menekan angka stunting di Indonesia.

Namun, dokter, peneliti Global Health Security, dan pakar epidemiologi Dr. Dicky Budiman, B.Med., MD., MScPH., Ph.D Dicky Budiman menegaskan bahwa program tersebut bukanlah solusi utama untuk mengatasi stunting, meski tetap memiliki manfaat.

Menurutnya, penting bagi masyarakat memahami apa itu stunting dan kapan intervensi paling efektif dilakukan.

“Sekali lagi bicara stunting itu adalah gangguan pertumbuhan linier akibat kekurangan gizi kronis dan juga akibat infeksi berulang,” jelas Dicky pada Tribunnews, Senin (30/3/2026). 

Baca juga: Kebijakan Baru BGN, MBG Diberikan 5 Hari Kecuali di Daerah 3T dan Rawan Stunting Tetap 6 Hari

Ia menambahkan bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan, tetapi juga banyak faktor lain di luar sektor tersebut.

“Dan penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya kejadian stunting juga bahkan 60 persen di luar sektor kesehatan,” lanjutnya.

Fokus Pencegahan Ada di 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Dicky menegaskan bahwa periode paling krusial dalam mencegah stunting adalah sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

“Stunting ini terjadi terutama pada seribu hari pertama kehidupan atau disingkat HPK,” ungkapnya.

Artinya, intervensi setelah anak melewati usia tersebut menjadi kurang efektif.

“Fakta pentingnya dalam konteks stunting ini adalah bahwa intervensi setelah usia 2 tahun, itu sudah lewat seribu tahun pertama kehidupan kan, itu efektivitas intervensinya akan sangat terbatas,” tegasnya.

Hal inilah yang menjadi dasar kritik terhadap program makan di sekolah jika dijadikan strategi utama penanganan stunting.

Risiko Salah Sasaran Intervensi

Menurut Dicky, program makan di sekolah lebih tepat disebut sebagai upaya peningkatan status gizi umum, bukan intervensi spesifik stunting.

“Program makan di sekolah ini memang penting, ya iya. Tapi bukan titik utama pencegahan stunting,” katanya.

Ia menilai ada potensi ketidaktepatan sasaran dalam kebijakan tersebut.