Laporan Wartawan Harian Super Ball, Murtopo
TRIBUNNEWS.COAKARTA - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Komite Olimpiade Asia (OCA) mulai membahas skema pendanaan hingga penyelenggaran ajang Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang.
Menurut Ketua Umum KOI, Rita Subowo, penentuan anggaran tersebut sudah mendekati batas akhir atau deadline. "Dan yang terpenting, KOI meminta skema anggaran dibuat semudah mungkin bagi panitia (organizing commitee) untuk digunakan dan transparansi yang disyaratkan dalam kode OCA," ujar Rita.
Direktur Umum OCA, Husain Al-Musallam yang juga mengikuti rapat di Bappenas, menegaskan penyelenggaraan Asian Games 2018 di indonesia akan menjadi penyelenggaraan yang lebih hemat dibandingkan Asian Games 2010 Guangzhou dan Asian Games 2014 Incheon. Pria asal Kuwait itu bahkan menyebutkan pendannan bisa dihemat hingga 30% dari Asian Games sebelumnya.
"Yang pasti kita akan menitikberatkan pada warisan (legacy) dari penyelenggaraan multiajang ini. Apakah nantinya akan menghasilkan penyelenggaraan hijau atau akan ikut memberdayakan ekonomo masyarakat," ujar Al-Musallam.
Kunjungan Al-Musallam ke Indonesia, bukan hanya melihat komitmen pemerintah dari segi anggaran. Ia juga melihat komitmen pemerintah Indonesia secara keseluruhan mengenai penyelenggaraan Asian Games, juga mempersiapkan kunjungan Presiden OCA pada 7 Januari mendatang.
Sementara itu menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, rapat di Bappenas baru menyetujui penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk membayar uang komitmen sebesar 15 juta dolar Amerika dan deposit sebesar 2 Juta dolar Amerika.
"Dana 2 juta dolar Amerika itu nantinya akan dikembalikan ke Indonesia bila tidak ada keperluan mendesak menggunakan dana tersebut. Ini sudah kita ajukan sebelumnya, tapi baru diputuskan dalam rapat ini," kata Imam.
Sementara itu menurut Rita, dana 15 juta dolar Amerika tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah yang nantinya akan dikembalikan kepada tuan rumah dalam bentuk program asistensi dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.