Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PB ISSI, Edmond JT Simorangkir menuding KONI Pusat sengaja menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) yang dijadwalkan di Jakarta, 25 Februari 2015 hanya untuk menghilangkan kasus penggelapan dana bantuan BUMN sebesar Rp 2,1 Miliar yang sudah masuk ke ranah hukum.
"Munaslub ISSI sengaja digelar KONI Pusat hanya untuk menyingkirkan saya sebagai ketua umum yang sah. Tujuannya, menghentikan kasus penggelapan dana BUMN yang sudah ditangani pihak Polres Jakarta Pusat," kata Edmond di Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut Edmond, dirinya dan pengurus PB ISSI sudah sepakat tidak akan pernah menyerah untuk membuka kasus penggelapan dana BUMN dari PT Telkom senilai Rp2,1 miliar.
Kini, katanya, Komisi Hukum PB ISSI sudah membawa kasus pengambilalihan yang dilakukan KONI Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Soal kejujuran, saya tak akan menyerah untuk menguak kasus penggelapan dana bantuan BUMN tersebut. Kalaupun nantinya kalah, saya ikhlas asalkan kalah secara terhormat dan kasusnya terbuka. Semua tindakan ini saya lakukan demi kebaikan olahraga balap sepeda ke depan," tuturnya.
Dia menuding mantan Sekjen PB ISSI SR yang dipecat karena melakukan penggelapan dana bantuan BUMN dimanfaatkan KONI Pusat untuk mensetting Munaslub ISSI.
Buktinya, Edmond menyebut dirinya telah memegang surat yang dikirimkan SR ke Presiden UCI tertanggal 21 Januari 2015 untuk menjelaskan adanya rencana Munaslub ISSI yang digelar 8 Februari 2015. Surat itu juga menjelaskan bahwa sudah ditunjuk carateker Ketua Umum PB ISSI Riyanto, Wakil Sudirman dan Sekretaris Eman Sumusi.
"Surat itu dikirim ulang UCI ke PB ISSI karena saya masih terdaftar sebagai Ketua Umum PB ISSI yang sah. Masak Munaslub ISSI dibuat untuk melindungi orang yang tersangkut masalah hukum," tegasnya.
Ketika ditanyakan sampai sejauh mana perkembangan kasus penggelapan dana BUMN yang dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat, Edmond menyebut dua petinggi KONI Pusat sudah dimintai keterangan.
"Dua petinggi KONI Pusat sudah dimintai keterangan.Kamis (Kamis, 5/2/2014), giliran SR yang saya laporkan melakukan penggelapan diminta datang memberikan keterangan. Dan, saya berharap pihak kepolisian bisa menuntaskan kasus yang mencoreng nama baik dunia olahraga ini," paparnya.
Lebih jauh Edmond mengungkapkan, pihaknya bukan hanya melaporkan masalah penggelapan dana BUMN tetapi juga masalah bantuan dana peralatan SEA Games Myanmar 2013 sebesar Rp1,2 miliar.
"Jangan heran jika dalam waktu dekat ada pejabat Kemenpora yang dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan kasus bantuan dana peralatan SEA Games Myanmar 2013," tegasnya.
"Pemanggilan pejabat Kemenpora ini akan menguak bahwa ada dua mata anggaran yang membiayai satu kegiatan. Yakni dana Kemenpora melalui Program Indonesia Emas (Prima) dan dana bantuan BUMN. Ini kan jelas penyimpangan," tambahnya.
Edmond juga mengeluhkan Menpora Imam Nahrawi yang tidak memberikan tanggapan atas kasus penggelapan dana BUMN dan peralatan SEA Games Myanmar 2013.
"Saya sudah berulangkali mengirimkan surat secara resmi tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Menpora hanya mendengarkan keterangan dari KONI Pusat dan tidak pernah mau memanggil pengurus PB ISSI untuk dimintai penjelasan," urainya.
Makanya pada saat pertemuan Menpora Imam Nahrawi dengan induk-induk organisasi di Padopokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pekan lalu, Edmond memberanikan diri menjelaskan kasus pengambilan alih kepengurusan PB ISSI yang dilakukan KONI Pusat dan penggelapan dana BUMN.
"Menpora hanya berjanji akan memberikan perhatian atas kasus tersebut dan meminta saya untuk meneruskan kepengurusan PB ISSI sampai berakhir. Kita tunggu saja janji itu," kilahnya.