Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KONI DKI Jaya, Raja Sapta Ervian menyatakan, komposisi kepengurusan KONI DKI Jaya periode 2015-2017 masih dalam proses penggodokan.
Kabinet KONI DKI Jaya dengan masa kerja dua tahun kedepan itu tetap diupayakan terbentuk paling lambat satu bulan pasca Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI DKI Jaya, 27 Maret lalu.
Menurut keterangan Eyi, sapaan akrab dari putra ketiga Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR RI yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sukses itu, memang tak banyak dilakukan perombakan dari komposisi kepengurusan yang sudah ada sebelumnya.
Kendati demikian, Eyi yang pada Musorprovlub 27 Maret itu terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum menggantikan Winny Erwindia yang mengundurkan diri di sisa dua tahun periode kedua kepengurusannya (2009-2013, 2013-2017), mengisyaratkan adanya revitalisasi pada beberapa posisi kunci atau strategis.
Penerapan 'the right man in the right place' tetap ditekankan juga pada tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dari masing-masing pengurus.
"Saat ini masih dalam proses evaluasi, baik untuk pengurus yang sudah ada maupun kader-kader dari masing-masing cabang olahraga anggota KONI DKI Jaya yang saat ini berada diluar kepengurusan," jelas Eyi dalam jalinan komunikasi melalui Whatsapp dengan Tribunnews, Rabu pagi.
Sebagaimana diketahui, dari Musorprovlub di GOR Pulogadung, Jaktim, 27 Maret itu, Eyi punya waktu satu bulan untuk menyempurnakan personalia kepengurusannya.
Untuk itu, meski salah satu chairman di OSO Group ini memilki hak prerogativ, Eyi dibantu oleh tim formatur yang antara lain terdiri dari Hari Buhari (Siwo Jaya) dan Ali Mochtar Ngabalin (selam).
Eyi yang tengah berada di Singapura, menjelaskan, titik sentral (yang pertama) yang menjadi perhatiannya adalah posisi wakil ketua umum.
"Khususnya, untuk Wakil Ketua Umum II yang membawahu Binpres, karena 80% serapan anggaran terdapat disitu" jelas Eyi, yang sebelumnya menjadi ketua dewan pembina dan juga ketua Pengprov FORKI DKI Jaya.
Titik sentral kedua, terang Eyi, posisi bendahara umum (bendum). Eyi menjabarkan, berbagai pencairan terdapat di otorisasi tandatangan bendum sebagai pendamping ketua umum dalam mencairkan anggaran-anggaran. Misalnya dalam hal . signing cek, dan lain-lain.
"Saya berharap nantinya aspek kebendaharaan ini bisa berfungsi sebagai filter terakhir terkait dengan pencairan-pencairan anggaran," papar Eyi, terkait pentingnya transparansi keuangan.
Eyi menegaskan, bahwa semua hal yang dia lakukan adalah untuk kepentingan manajemen organisasi, dan optimalisasi sistem pembinaan prestasi. tb