Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah serius mempersiapkan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan balap motor MotoGP yang bakal digelar tahun 2017 di Indonesia.
Presiden Joko Widodo bahkan langsung menginstruksikan, untuk meninjau ulang sirkuit yang bakal digunakan untuk balapan bertaraf internasional tersebut. Salah satu persiapan yang dilakukan ialah membangun sirkuit itu sendiri.
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya saat ini sedang mencari lahan yang strategis untuk bisa dibangunnya sirkuit.
"Kami akan siapkan lahan (untuk sirkuit). Tempatnya mungkin di sekitaran Jabodetabek," kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/1/2016).
Menurutnya, setelah nanti lahan tersebut sudah siap dibangun, kemudian pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Olah Raga (Kemenpora) dan Menteri Pariwisata.
"Kami akan buat, pokoknya kelasnya seperti MotoGP. Yang penting kita sediakan lahan, nanti itu emang punya pemerintah, akan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolanya," katanya.
Selain berpacu dengan waktu, pihaknya juga memikirkan sejumlah infrastruktur pendukung disekitar arena balap tersebut. Karena menurutnya, selain ada sirkuit, nanti juga akan dibangun hotel dan tempat pariwisata lain disekitarnya.
Gempa Terkini Senin 5 Februari 2024 Guncangan Baru Saja Terjadi, di Sini Lokasi dan Kekuatan Getaran
Gempa Terkini Minggu 14 April 2024 Pagi Guncangan Baru Saja Terjadi, di Sini Lokasi dan Magnitudonya
Gempa Bumi Terkini Senin 19 Februari 2024 Pagi, Guncangan Baru Terjadi, di Sini Lokasi dan Magnitudo
"Yang penting nanti akses (jalannya) mudah dijangkau, ada parkir luas, hotel dan sebagainya. Secepatnya akan kami realisasikan," kata Ferry.
Dalam kesempatan itu, Ferry juga mengukuhkan 27 orang Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pengukuhan pejabat tinggi pratama pada kesempatan tersebut merupakan langkah Kementerian ATR/BPN dalam menata organisasi.
"Mutasi yang dilakukan nanti akan dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Ferry.
Kepada para Pejabat yang baru dikukuhkan, Ferry berpesan agar jangan ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan.
"Tapi jika ada keragu-raguan, serahkan ke atas. Karena Saya (Menteri) yang bertanggungjawab atas Kementerian ini," kata Ferry.
Melanjutkan perintah Presiden Jokowi, Ferry berpesan dalam bekerja jangan terpaku kepada prosedur tapi harus berorientasi pada hasil.