Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Harian Super Ball, Celestinus Trias HP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 Jawa Barat tinggal dua pekan lagi, persoalan tentang peraturan pembatasan usia hingga penambahan 150 nomor pertandingan masih dipermasalahkan oleh sejumlah KONI Daerah.
Muncul protes atas aturan-aturan yang dianggap merugikan kontingennya. Ada pula aturan pembatasan umur yang muncul setelah kualifikasi PON selesai digelar.
Selain itu, protes lainnya, yaitu adanya jadwal pertandingan yang bentrok bakal menyusahkan, padahal itu merupakan cabang dan nomor olahraga unggulan emas, plus kemunculan 150 tambahan nomor pertandingan tidak terukur sehingga penilaiannya sangat subyektif.
Menanggapi protes yang mucul, Sekretaris Umum Panitia Besar (PB) PON, Ahmad Hadadi, mengatakan apa yang telah diputuskan khususnya soal peraturan sebenarnya sudah melalui kesepakatan antar cabor dan KONI Pusat.
Aturan yang ada bakal sulit untuk diubah lantaran sudah banyak pihak yang bersepakat.
"Jadi sebelum aturan itu sampai ke tim keabsahan, sempat ada pertemuan-pertemuan yaang diinisiasi oleh KONI dan pengurus pusat cabor. Merekalah yang membuat aturan main. Nah, kesepakatan itulah diformulasikan dan menjadi prasyarat untuk tim keabsahan. Dan, hal ini sudah diketahui oleh semua pihak," kata Hadadi, di Kantor Kemenpora, Selasa (6/9/2016).
Menurut Hadadi, Tim keabsahan ini hanya menjalankan yang sudah disepakati oleh para cabor sehingga pelaksana PON Jabar ini aturannya sudah dibuat dengan kesepakatan yang memang difasilitasi KONI Pusat.
Artinya kalau dianggap tidak beres, hal itu tidak sama sekali karena itu sudah kesepakatan bersama.
Hadadi juga menolak jika dipersalahkan termasuk soal penambahan 150 nomor pertandingan.
"Ya, kalau ada pro dan kontra itu wajar. Poinnya, kami dari panitia tinggal melaksanakan penyelenggaraan, semua kebijakan itu diatur oleh KONI Pusat dan cabor-cabornya," ujar Hadadi.