Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mendukung kontribusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal jalannya pesta olahraga empat tahunan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat, 17-29 September 2016.
"Saya kira pihak PB PON sudah melakukan proses akuntabilitas yang baik, tapi yang layak menilai pihak terkait KPK," kata Menpora Imam Nahrawi.
Alasannya agar proses pelaksanaan PON dapat selesai dengan penggunaan dana yang memuaskan.
"Saya terus berkomunikasi dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kedua lembaga itu pasti akan memantau pelaksanaan PON sehingga tidak ada masalah dikemudian hari," papar politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Dalam kunjungan ke venue dayung di Waduk Cipule, Karawang, Rabu (14/9/2016) kemarin, Menpora masih melihat ada beberapa wilayah bangunan yang ambles.
Ambles terjadi di ruangan doping disertai bunyi pecahan keramik.
Selain ruangan yang ambles, toilet di ruangan kesehatan dan medis mengalami kerusakan di bagian pintu dan kebocoran air.
Sebelumnya Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) Rudy Darmawanto dan pimpinan Forum Pemuda Betawi Rahmat HS datang langsung ke kantor Menpora untuk memohon atensi Menpora terhadapa pelaksanaan PON Jabar.
"Kami secara tegas meminta kepada pihak KPK untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap penggunaan anggaran PON XIX Jabar, agar bisa menghindari adanya penyalahgunaan anggaran yang selayaknya digunakan untuk kebutuhan PON," ucap Rudy.
"PON XIX harus memenuhi aspek akuntabilitas karena penyelenggaraan menggunakan dana rakyat, dan harus dilakukan selaras dengan kebijakan penghematan anggaran seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo," timpal Rahmat HS.