Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Setelah PON XIX/2016 komunitas olahraga di daerahnya masing-masing kembali kesibukannya.
Demikian juga dengan DKI Jakarta. Stakeholders atau para pemangku dan pelaku olahraga di DKI Jakarta saat ini bersiap menghadapi Musyawarah Provinsi KONI DKI Jakarta.
Ini adalah ajang pencarian atau penentuan figur utama di kepengurusan KONI DKI Jakarta 2017-2022. Figur Ketum KONI DKI Jakarta masa bakti 2017-2022 tersebut akan menggantikan Ketua Umum KONI DKI Jakarta 2015-2017, yang dijabat oleh Raja Sapta Ervian atau Eyi.
Menurut rencana, Musprov KONI DKI Jakarta ini akan digelar April 2017 mendatang. Belum diketahui apakah Eyi akan maju untuk merebut kursi "KONI DKI Jakarta-1" secara definitif.
Maklum, saat ini ia hanya menjadi "ketua sementara", hanya menjabat dua tahun untuk menggantikan posisi Winny Erwindia yang terkena kasus korupsi.
Eyi terpilih sebagai pengganti Winny Erwindia pada Musorprovlub di GOR Pulogadung. Yang jelas, walau Musprov untuk memastikan Ketum KONI DKI Jakarta definitif (2017-2022) baru akan dilangsungkan April mendatang, namun saat ini sudah ramai diperbincangkan.
Komunitas olahraga DKI Jakarta sudah rammenyebut-nyebut nama-nama figur yang dinilai layak memimpin KONI DKI Jakarta empat tahun kedepan.
Tak sekadar menyebut nama, stakeholders olahraga DKI Jakarta juga mengurai kriteria dari sosok pengendali utama olahraga prestasi di Metropolitan Jakarta ini.
Diantara sejumlah kriteria yang disampaikan, figur yang memiliki akses luas dan kemampuan manajerial mumpuni, itu yang harus diutamakan.
Steven Setiabudi Musa, Ketua Umum Pengprov PGSI DKI Jakarta mengatakan dua kriteria utama tersebut wajib melekat pada sosok calon Ketum KONI DKI Jakarta mendatang.
"Itu mutlak," ungkap Steven Setiabudi Musa, Senin (23/1/2017) di Jakarta.
Steven yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, menegaskan, KONI DKI Jakarta sebenarnya tidak terlalu membutuhkan figur dengan banyak uang untuk memimpin organisasi. Uang penting, tetapi bukan yang utama.
"KONI DKI Jakarta itu tidak terlalu membutuhkan figur dengan banyak uang. Itu bukan prioritas. Dana yang dialokasikan Pemprov DKI untuk KONI sebenarnya tidak kurang," jelas Steven Setiabudi Musa.
"Punya akses luas dan kemampuan manajerial yang tinggi, itu tetap menjadi persyaratan utama," tegas SSM, demikian politisi dari Fraksi PDIP biasa disapa.
SSM menjelaskan, KONI DKI Jakarta memerlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, bukan sekadar sosok yang punya dana namun tak punya kemampuan memimpin, atau tinggal perintah.
"Idealnya memang dia punya dana, integritasnya tak perlu diragukan, dan kemampuan manajerialnya luar biasa," ucap SSM.